Skip to content

Sedot APBN Rp 468,9 Triliun, Korupsi DD Tercatat Lebih Rp 433,8 Miliar, Baru Lima Persen Desa Di Indonesia Berstatus Swasembada

Gambar ilustrasi.(foto: vinus.id)

Hal utama yang harus dipastikan ialah berjalannya proses akar rumput tersebut sebagai aktivisme masyarakat.

Dalam artian masyarakat bertemu langsung secara organik dan mendiskusikan serta memutuskan proyek/kebijakan apa yang akan didanai dan dijalankan.

Berkaitan dengan aktivisme masyarakat, Baiocchi, profesor di Universitas New York dalam penelitiannya menemukan bahwa proses participatory budgeting mampu menarik hingga 10% dari total populasi masyarakat kota.

Positifnya, penerapan participatory budgeting akan meningkatkan representasi kelompok-kelompok masyarakat marjinal atau yang terpinggirkan secara politik (masyarakat kurang mampu, minoritas, orang tua).

Selain proses deliberative, alternatif dari proses participatory budgeting juga dapat berbentuk inisiatif perorangan atau kelompok dalam membuat proyek/kebijakan.

Di mana inisiatif kebijakan/proyek tersebut dikomunikasikan kepada publik untuk dapat diterima atau sebaliknya. Namun, hal terpenting dari dua strategi tersebut ialah ruang partisipasi dalam proses budgeting yang harus tersedia.

Article topics

One comment

Tinggalkan Balasan