Jangan Salah Langkah! Ini yang Harus Dilalui Pemerintah Desa Sebelum Menyusun RKP Desa

Kepala Desa Bentuk Tim RKP Desa, Langkah Awal Menentukan Arah Pembangunan Tahun Depan

Pemerintah desa mulai mempersiapkan langkah penting dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa secara resmi. Tim ini ditetapkan langsung oleh kepala desa melalui surat keputusan sebagai dasar hukum kerja dalam proses perencanaan pembangunan desa.

Pembentukan tim tersebut menjadi tahapan awal sebelum penyusunan program dan kegiatan desa untuk satu tahun ke depan. Tim RKP Desa terdiri dari berbagai unsur, mulai dari perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, hingga perwakilan masyarakat. Komposisi ini dimaksudkan agar proses penyusunan RKP Desa tidak hanya menjadi kewenangan pemerintah desa, tetapi juga mencerminkan kebutuhan warga.

Kepala desa dalam keterangannya menegaskan bahwa pembentukan tim dilakukan untuk memastikan perencanaan desa berjalan lebih terarah, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya tim khusus, setiap usulan kegiatan dapat dibahas secara lebih terstruktur dan mendalam.

Tugas utama tim penyusun meliputi pengumpulan data, pelaksanaan musyawarah, hingga penyusunan dokumen RKP Desa. Tim juga berperan menghimpun aspirasi masyarakat dari tingkat dusun untuk kemudian diolah menjadi program prioritas desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) turut memantau proses kerja tim sebagai bagian dari fungsi pengawasan. Keterlibatan BPD dinilai penting untuk menjaga agar perencanaan pembangunan tetap berada dalam koridor aturan serta sesuai dengan kesepakatan masyarakat.

Regulasi Pendukung Pembentukan Tim RKP Desa

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
   Menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk perencanaan pembangunan desa yang partisipatif dan berjenjang.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa (beserta perubahannya)
   Mengatur tata kelola pemerintahan desa, termasuk perencanaan pembangunan dan peran kepala desa dalam menetapkan kebijakan desa.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
   Secara tegas mengatur tahapan penyusunan RKP Desa, termasuk kewajiban kepala desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa melalui surat keputusan.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
   Menegaskan bahwa RKP Desa menjadi dasar penyusunan APB Desa, sehingga pembentukan tim bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari tata kelola anggaran yang sah.

5. Peraturan Menteri Desa, PDTT tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (ditetapkan setiap tahun)
   Menjadi acuan arah program yang disusun oleh Tim RKP Desa agar selaras dengan kebijakan nasional.

Pembentukan Tim RKP Desa melalui surat keputusan kepala desa juga menjadi penanda dimulainya tahapan perencanaan secara resmi. Setelah tim terbentuk, desa mulai bergerak menyusun jadwal musyawarah dan agenda kerja hingga penetapan RKP Desa.

Dengan terbentuknya tim ini, diharapkan perencanaan pembangunan desa tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, melainkan proses strategis dalam menyiapkan masa depan desa yang lebih tertata dan terarah. (*)