Meluruskan Narasi Sesat: Benarkah TPP Beban Negara?

Ada beberapa alasan mengapa narasi ini cepat populer:

1. Kompleksitas Dana Desa tidak mudah dipahami publik

Sebagian orang melihat besaran Dana Desa yang besar, tetapi tidak memahami sistem administrasinya. Lalu mereka mencari objek yang mudah disalahkan.

2. Kapasitas sebagian desa masih belum merata

Beberapa daerah masih mengalami kesenjangan SDM, sehingga pendamping sering dianggap “menggurui”. Padahal mereka bekerja sesuai mandat regulasi.

3. Ada kepentingan politik lokal

Tidak jarang pendamping dianggap sebagai penghalang bagi pihak yang ingin menggunakan Dana Desa untuk kepentingan tertentu.

4. Kultur mencari “kambing hitam”

Ketika ada kasus hukum di desa, sebagian pihak memilih melempar kesalahan kepada pendamping, meskipun fungsi mereka bukan eksekutor anggaran.

Baca Juga: Terkadang Kita Membenci Luka Yang dirasakan, Tapi Tunggu Dulu, Mungkin Kita Telah Menghina Kekuatan Besar Dalam Hidup

Fenomena ini menunjukkan bahwa narasi “TPP sebagai beban negara” lebih merupakan persoalan persepsi politik dan sosial, bukan persoalan finansial.

Negara Justru Diuntungkan oleh Kehadiran Pendamping

Jika TPP dihapus atau dikurangi secara drastis, implikasinya sangat besar:

1. Potensi kerugian negara meningkat

Tanpa pendamping yang memantau perencanaan dan pelaksanaan, risiko salah kelola naik signifikan.

2. Beban aparatur desa meningkat

Desa yang SDM-nya belum memadai akan kesulitan menyusun dokumen perencanaan secara benar.

3. Pemerintah pusat kehilangan mata dan telinga di lapangan

Pendamping adalah penghubung langsung antara kebijakan pusat dan kondisi aktual desa.

Baca Juga: Besarnya Cinta BPD Kepada Desanya Seperti Hati Yang Tak Pernah Berpaling

4. Kinerja Dana Desa menurun

Data yang tidak akurat, perencanaan asal-asalan, dan indikator capaian yang kabur akan menurunkan dampak fiskal Dana Desa.