Oleh karena itu, perlu dilakukan audiensi ke Bupati Kaur dan DPRD untuk menyandingkan data maupun dokumen.
Sehingga, apa yang menjadi tuntutan masyarakat bukan hanya sekedar katanya. Masyarakat memiliki data dan dokumen yang sah berstempel basah.
Sementara itu, salah seorang perwakilan masyarakat Kecamatan Tanjung Kemuning, Suharman mengatakan, selama ini pergerakan masyarakat belum memiliki dokumen yang jelas.
Sehingga, masih berjuang secara kelompok maupun individu. Namun, dengan adanya dokumen ini maka pergerakan ini akan terus dijalankan.
“Rapat ini mempersiapkan langkah dan membentuk persatuan pemilik lahan di PT DSJ,” ujar Suharman.
Leave a comment