KAUR || NUSANTARAMAILS.COM – Efisiensi anggaran merupakan langkah pemerintah untuk penghematan guna menjaga keuangan negara.
Namun, perlu diingat, efisiensi anggaran berdampak pada putaran ekonomi seluruh lapisan masyarakat.
Efek dari kebijakan tersebut sangat dirasakan. Tak terkecuali masyarakat Kabupaten Kaur. Perputaran uang dari pusat sangat menentukan denyut ekonomi di daerah.
Ketika keran dari pusat dikencangkan, daerah langsung batuk. Di pasar, di warung, di pinggir jalan, ceritanya sama.
Mungkin, contoh terkecilnya adalah penjual es. Dulu, penjual es selalu ramai siang hari. Langganannya ASN, pegawai kantor, anak sekolah, tukang ojek.
Sekarang banyak yang tutup. Bukan karena es-nya tidak enak, tapi karena pembelinya tidak ada daya beli. Akibatnya, dagangan kurang laku.
Ini hukum ekonomi paling sederhana yang diajarkan di bangku sekolah dulu.
Kalau ASN Sejahtera, Warung Ikut Sejahtera
Gaji dan tunjangan ASN itu bukan hanya untuk ASN itu sendiri. Satu ASN belanja ke warung nasi, warung nasi belanja ke pasar, petani di pasar dapat uang, petani belanja ke toko baju. Uang berputar. Itulah yang disebut ‘multiplier effect”.
Ketika tunjangan hampir habis, TPP dipotong, perjalanan dinas dihapus, kegiatan kantor dikurangi, jam kerja pun terasa longgar, maka perputaran itu berhenti.
Kantor sepi, Rapat sepi, Hotel sepi, Restoran sepi, Fotocopy sepi, Ojek sepi, Penjual es pun sepi.
Efisiensi di atas kertas terlihat menghemat. Negara bisa menghemat triliunan. Tapi efisiensi di lapangan berarti:
1. Uang tidak beredar: Proyek daerah tertunda, pengusaha lokal tidak dapat pekerjaan.
2. Konsumsi turun Masyarakat menahan belanja karena khawatir.
3. Psikologi pasar lesu, Pedagang kecil yang pertama kali tumbang, karena modalnya paling tipis.
Inilah yang dirasakan di Bengkulu khususnya Kabupaten Kaur. Ekonomi masyarakat 70 persen masih ditopang oleh belanja pemerintah. Kalau belanja pemerintah di-rem, ekonomi daerah ikut ngerem.
Pertanyaan warga sederhana: “Entah mau jadi apa negara kita selanjutnya?”
Efisiensi Itu Perlu, tapi Harus Selektif
1. Jangan potong belanja yang menggerakkan rakyat kecil. Potonglah belanja seremonial, studi banding, tapi jangan potong belanja yang jadi napas warung dan UMKM.
2. Berikan kepastian, pengusaha kecil butuh kepastian jadwal proyek dan pembayaran. Kalau ditunda tanpa jadwal, mereka bangkrut duluan.
3. Ganti dengan stimulus langsung, Kalau anggaran perjalanan dinas dihapus, alihkan untuk padat karya, bantuan untuk pedagang pasar, subsidi untuk UMKM.
Negara kuat bukan karena anggarannya hemat di brankas, tapi karena rakyatnya bisa jualan, bisa belanja, dan bisa hidup.
Efisiensi tanpa perputaran uang, sama seperti menghemat bensin dengan cara tidak pernah menyalakan mesin.
“Motor memang irit, tapi tidak pernah sampai tujuan,” ujar salah seorang warga Kabupaten Kaur, Seitapi.(**)
Leave a comment