Eri merinci, jika pajak yang dibayar Rp 250.000 per bulan, itu berarti perkiraan pendapatan parkir mereka Rp 2.500.000 per tahun (berdasarkan pajak 10 persen). Jika angka ini dibagi 30 hari, pendapatan harian sekitar Rp 83.000 hingga Rp 85.000. Dengan tarif parkir mobil Rp 5.000, ini berarti toko tersebut hanya menampung sekitar 16 mobil per hari, tanpa memperhitungkan sepeda motor.
“Untuk toko modern yang membayar Rp 175.000 per bulan, jika dibagi 30 hari, pendapatan harian sekitar Rp 58.000, atau setara dengan 12 kendaraan. Bahkan jika beroperasi 24 jam, sangat tidak masuk akal jika hanya 15-16 mobil yang parkir,” rincinya Eri.
Oleh sebab itu, kata Wali Kota Eri, pajak parkir sebesar Rp 175.000 per bulan atau Rp 2.100.000 per tahun, bahkan Rp 250.000 per bulan atau Rp 3.000.000 per tahun, adalah jumlah yang sangat kecil. Selama ini, parkir gratis di toko modern seringkali berarti tidak ada petugas parkir, sehingga tidak ada yang bisa mengevaluasi jumlah kendaraan sebenarnya yang parkir.
“Angka ini sangat tidak realistis untuk toko swalayan yang beroperasi penuh. Inilah mengapa kami meminta agar perhitungan pajak parkir di tinjau kembali. Angka-angka ini menunjukkan potensi kebocoran yang sangat besar. PAD dari pajak parkir ini seharusnya digunakan untuk membiayai layanan publik penting seperti kesehatan dan pendidikan gratis bagi warga Surabaya,” tegasnya.
Untuk mengatasi persoalan ini, Pemkot Surabaya akan melakukan koordinasi dengan pengusaha toko modern dan tempat usaha lainnya untuk menentukan skema pengelolaan parkir yang cocok.
Ia tidak menutup kemungkinan bahwa sistem parkir berbayar bisa diberlakukan kembali dengan mengedepankan kejujuran pemilik usaha, serta menyediakan petugas parkir resmi. Petugas ini bertugas menghitung jumlah kendaraan yang parkir setiap hari dan melaporkannya secara bulanan.
“Jika parkir digratiskan, kita tidak bisa memastikan kebenaran jumlah kendaraan yang parkir. Karena itu, saya meminta toko modern menerapkan pengelolaan parkir yang transparan. Dengan begitu, jumlah kendaraan yang parkir bisa diketahui secara akurat dan perhitungan pajak menjadi lebih jujur,” terangnya.
Wali Kota Eri berharap dari pertemuan tersebut, nantinya dapat dirumuskan pengelolaan parkir yang profesional dan transparan akan memastikan pendapatan parkir masuk secara jelas ke PAD. Sehingga tidak menimbulkan kesulitan kerugian dan kesulitan perhitungan.
One comment