KAUR || NUSANTARAMAILS.COM – Pemerintah mengalokasikan anggaran program ketahanan pangan dari pagu Dana Desa (DD) minimal 20 persen dari total anggaran DD yang diterima desa.
Jika saja anggaran ketahanan pangan rata-rata diploting Rp 120 juta setiap desa untuk membiayai tanam jagung misalnya. Rp 120 juta tersebut untuk satu tahun berjalan.
Kemudian, masyarakat menjalankan program tanam jagung menggunakan anggaran tersebut, mungkin perlu ada hitung-hitungan untung ruginya terlebih dahulu.
Kalau anggaran Rp 120 juta dengan asumsi tanam jagung seluas 2 hektare, dalam satu tahun hanya mampu dua kali tanam dan panen.
Baca juga :
Audiensi ke Bawaslu, GP Ansor Dorong Bawaslu Bersikap Netral dan Bebas Intervensi
Dengan luasan lahan 2 hektare jika diasumsikan sekali panen menghasilkan 5 ton jagung dengan harga jual Rp 5.000 perkilonya maka total yang diperoleh Rp 25 juta.
Artinya, dalam satu tahun dua kali panen hanya mampu menghasilkan Rp 50 juta. Sementara, anggaran modal yang diploting ketahanan pangan Rp 120 juta.
Program ketahanan pangan yang bersumber dari DD tentunya akan merugi. Bukannya negara terbantu justru menambah dalam pengeluaran negara.
Anggaran ketahanan pangan akan terinci mulai dari biaya pembukaan lahan, bibit, penanaman, pupuk, pestisida, kandang atau pagar lahan, kawat, paku, upah tanam, upah perawatan, upah penjemuran, upah angkut, upah mesin perontok dan biaya lainnya.
Katakanlah, hasil panen dalam dua hektare lahan lebih maksimal yakni 10 ton jagung pipil dengan harga Rp 5.000 perkilo akan menghasilkan Rp 50 juta. Dalam satu tahun total hasil jagung hanya Rp 100 juta.
“Program ketahanan pangan yang dianggarkan melalui DD minimal 20 persen dari pagu yang diterima harus dikaji dan persiapkan dengan matang. Hitung-hitungan hasil harus jelas dan benar-benar menguntungkan setidaknya balik modal,” ungkap Rojian (47), Rabu (28/5/2025).(yti)
Leave a comment