KAUR || NUSANTARAMAILS.COM – Langkah pemerintah pusat memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD) kembali menuai gelombang reaksi keras dari berbagai penjuru tanah air.
Kebijakan yang disebut sebagai bagian dari efisiensi anggaran dan penataan fiskal nasional itu kini justru mulai menimbulkan efek domino yang mengkhawatirkan, keuangan daerah kolaps, pelayanan publik tersendat, dan pembangunan terancam stagnan.
Di atas kertas, alasan pemerintah pusat tampak rasional. Penyesuaian fiskal disebut perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas makro, menekan defisit, serta menyiapkan ruang fiskal menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
Namun di lapangan, pemotongan dana transfer justru melumpuhkan sendi-sendi utama penggerak roda pemerintahan daerah, terutama di kabupaten dan kota dengan kapasitas fiskal terbatas.
Bagi daerah seperti itu, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Bagi Hasil (DBH) bukan sekadar angka dalam tabel APBD, melainkan urat nadi kehidupan pemerintahan.
Gaji pegawai, operasional layanan kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur dasar bergantung penuh pada aliran dana tersebut.
Saat transfer tersendat atau dipangkas, maka otomatis denyut fiskal daerah melemah bahkan berhenti.
Baca Juga :
Fenomena “daerah kolaps” kini bukan lagi ancaman, tapi kenyataan. Banyak daerah mulai menunda pembayaran gaji tenaga honorer, memangkas belanja publik, hingga menutup sementara proyek-proyek pembangunan.
Di sisi lain, kemampuan daerah menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih lemah, bahkan sebagian besar masih di bawah 10 persen dari total APBD.
Akibatnya, daerah benar-benar terjebak di antara idealisme pembangunan dan realitas fiskal yang membelit.
Kebijakan pemotongan dana transfer ini sejatinya menunjukkan relasi keuangan pusat-daerah yang belum seimbang. Otonomi daerah yang diharapkan mampu melahirkan kemandirian fiskal justru terjebak dalam ketergantungan struktural pada pusat.
Pemerintah pusat seolah memegang kendali penuh atas denyut hidup daerah, sementara daerah menjadi pelaksana yang tak punya daya tawar.
Editorial ini tidak bermaksud menolak efisiensi anggaran nasional, namun menegaskan bahwa kebijakan ekonomi makro tidak boleh mematikan denyut mikro pemerintahan daerah.
Pusat boleh berbicara angka, tetapi daerah berbicara tentang manusia—tentang pelayanan publik, guru yang menunggu gaji, pasien yang menanti obat, dan jalan desa yang tak kunjung diperbaiki.
Jika pemotongan TKD terus dilakukan tanpa strategi kompensasi yang adil dan terukur, maka bukan hanya daerah yang kolaps, tetapi juga kepercayaan publik terhadap sistem desentralisasi itu sendiri.
Pusat harus sadar, pembangunan Indonesia tidak bisa hanya ditopang oleh Jakarta dan kota besar, melainkan oleh ribuan daerah yang menjadi wajah sejati republik ini.
Desentralisasi sejatinya bukan sekadar pembagian kewenangan, tapi juga pembagian keadilan fiskal. Dan keadilan itulah yang kini sedang menjerit dari pelosok-pelosok negeri.(**)
One comment