SIDOARJO || NUSANTARAMAILS.COM – Terdengar isu jika Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur terkait biaya cukup fantastis mencapai jutaan rupiah saat orang tua/wali siswa mendaftarkan anaknya. Benarkah demikian?
Keluhan wali murid, mengenai biaya daftar ulang tahun ajaran 2025/2026 dikenakan biaya yang diduga bersifat wajib. Meski notabene madrasah negeri, besaran pungutan sekitar Rp 4 juta per anak. Hal tersebut disinyalir dalam agenda rapat komite yang digelar baru-baru ini.
Tercantum dalam data anggaran, kebutuhan tahun ajaran 2025/2026 senilai mencapai miliaran rupiah, atau sebanyak Rp 7,5 miliar lebih. Untuk nilai angka terbagi beberapa pos anggaran. Mulai standart kelulusan, proses, isi, dan sarana prasarana (sarpras), serta pembiayaan.
Sungguh mencengangkan unsur terbesar pendanaan tersebut dugaan dibebankan ke wali murid hampir mencapai Rp 5 miliar lebih. Sedangkan, madrasah ini sudah menerima alokasi dana pemerintah melalui, bantuan operasional sekolah (BOS) sekitar Rp 2,3 miliar lebih.
Yang patut dipertanyakan, mengapa wali siswa/orang tua tetap harus menanggung beberapa kali lipat dari anggaran dana BOS untuk biaya operasional madrasah tersebut?.
Sementara itu, dari sumber informasi terpercaya menyebutnya dengan sekolah negeri berbasis agama Islam, namun untuk biaya sangatlah besar sekali.
“Jauh dari semangat pendidikan murah maupun inklusif, dan itu memang besar biayanya,” ujar sumber namanya tidak mau dipublikasi dikutip nusantaramails.com.
Ironisnya, pos anggaran sangat tidak logis. Standar biaya dan prosesnya menyedot dana mencapai ratusan juta hingga sampai miliaran rupiah. Akankah benar pihak MAN Sidoarjo, transparan serta dipergunakan untuk meningkatkan mutu dan atau hanya cuma sekedar sebagai formaliti menutup kebocoran anggaran?
Apabila kondisi tersebut dibiarkan, pendidikan negeri, terutama madrasah tidak menutup kemungkinan dirasakan dari kalangan mampu. Bagaimanakah dengan anak kurang mampu, apakah bisa sekolah ke madrasah negeri dengan biaya sangat cukup besar itu?.
Mau dikemanakan arah pendidikan negeri berbasis agama Islam, jikalau masyarakat (dibaca: orang tua) dipaksa menanggung besarnya biaya hanya untuk daftar ulang tersebut.
Terpisah, guna keseimbangan publikasi, Kepala MAN Sidoarjo, Drs. H. Abdul Jalil, M.Pd.I dikonfirmasi melalui sambungan telepon WhatsApp terkait dugaan biaya pendaftaran sekitar Rp 4 juta per anak tidak menanggapi. Meskipun terdapat panggilan berdering, H. Abdul Jalil hanya saja tidak merespon.
Mencoba dihubungi seluler pihak Wakil Kepala (Waka) Kehumasan MAN Sidoarjo Ahmad Rofiqil Huda, S.Ag terkait tersebut tetap mengabaikan. Walaupun terhubung pada WhatsApp panggilan berdering, Rofiqil sama sekali tidak ada tanggapan dan terkesan cuek.
Dalam era pasca reformasi, diketahui ternyata masih ada pejabat publik Kepala MAN Sidoarjo, H. Abdul Jalil yang diduga alergi terhadap wartawan, yang memiliki peran penting tugas fungsi kontrol sosial untuk turut memantau, mengawasi, dan mengkritisi kebijakan yang sekiranya tidak/kurang tepat. (tim/red)
Leave a comment