“Polisi sebagai centeng, sebagai preman dari investasi,” ujar dia, Senin, 9 Oktober 2023 dikutip Tempo.Co.
Instruksi presiden, kata dia, akan dilaksanakan di bawah, meski itu salah. Kapolda, kata dia, dalam berbagai kesempatan memang menjaga investasi atau modal.
“Nah, pertanyaannya, menjaga modal ini apakah dengan uang sendiri atau uang perusahaan?” ujarnya.
Dalam temuan-temuan YLBHI, kata dia, ada dugaan polisi dibayar untuk menjalankan tugas itu.
Baca Juga :
Kepsek SMPN 12 Kaur Harusnya Lapor APH, Jika Tidak Statemennya Bisa Jadi Fitnah Kepada Wartawan
“Ada ongkos untuk operasinya, karena polisi enggak punya uang buat operasi itu,” ucapnya.
Hal itu, kata dia, sudah bukan rahasia. Sebab, negara memberikan instruksi secara resmi dan membentuk koordinasi secara legal.
“Bukan legal dalam artian secara hukum legal. Dia terlarang sebenarnya, tapi jadi seperti legal karena ada MoU,” ujar dia.
Isnur mengatakan, dukungan polisi terhadap kepentingan investasi merupakan karakter dan pola lama yang terus berulang. Dalam berbagai undang-undang kepolisian dan TNI, kata dia, ada evaluasi tentang polisi dilarang berbisnis.
“Meski undang-undang berubah, karakternya tidak berubah,” ujar dia.
Leave a comment