PEMATANGSIANTAR || NUSANTARAMAILS.COM – Aksi Unjuk Rasa (Unras) Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun (HIMAPSI) dan Sahabat Lingkungan (SALING) memanas.
Unras yang digelar pada Senin (13/4/2026) ini mulanya berjalan tertib. Suasana memanas ketika massa berhasil menerobos blokade pengamanan di Kantor Wali Kota Pematangsiantar.
Massa bergerak dari Simpang Tiga Bank BRI kemudian long march menuju kantor DPRD yang diteruskan menggeruduk Kantor Wali Kota.
Di titik inilah emosi memuncak—massa yang tak puas dengan respons pemerintah nekat merangsek masuk melewati penjagaan aparat kepolisian dan Satpol-PP.
Meski sempat memanas, situasi berhasil diredam setelah perwakilan Pemko, Amdani Lubis (Asisten III), turun langsung menemui demonstran.
Ia menerima tuntutan massa dan bahkan menandatangani berita acara sebagai bukti bahwa aspirasi telah diterima.
Baca Juga :
Lima Koperasi Nelayan Diusulkan, Pemda Kaur Tingkatkan Ekonoami Pesisir
Koordinator aksi, Aldi Girsang, dengan tegas menyebut adanya dugaan pelanggaran serius dalam penanganan kasus disiplin ASN berinisial HYAP.
Ia menilai Sekretaris Daerah telah bertindak ultra vires—melampaui kewenangannya.
“Ini bukan sekadar kesalahan administrasi, ini sudah masuk ranah penyalahgunaan wewenang. Wali Kota tidak boleh diam!” tegas Aldi di tengah riuh aksi.
Sorotan utama tertuju pada mandeknya tindak lanjut rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional IV.
Sudah lebih dari 60 hari sejak rekomendasi diterbitkan pada 12 Februari 2026, namun belum ada sanksi tegas dijatuhkan.
Tak hanya itu, massa juga membongkar dugaan kejanggalan serius.
Dalam tuntutannya, massa mendesak:
Sekda segera dijatuhi sanksi berat
Inspektorat dicopot dan diperiksa atas dugaan rekayasa LHP
BKN dan Kemenpan-RB turun tangan jika Pemko tak bertindak
Aksi ini pun menjadi perhatian publik luas. Massa memberi ultimatum keras—jika tuntutan diabaikan, gelombang demonstrasi yang lebih besar siap mengguncang Pematangsiantar dalam waktu dekat.(**)
One comment