KAUR || NUSANTARAMAILS.COM – Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sering kali terlupakan dalam dinamika pemerintahan desa. Mereka hadir sebagai mitra sekaligus pengawas kebijakan pemerintah desa, namun sayangnya penghargaan terhadap tugas dan tanggung jawab itu belum sebanding dengan hak yang diterima. Tunjangan BPD di banyak daerah masih jauh dari kata layak, bahkan sering hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan harian sederhana.
Meski begitu, kecilnya nilai tunjangan bukan alasan untuk merasa rendah diri atau menganggap peran BPD tidak penting. Sebaliknya, anggota BPD justru harus menjaga marwah lembaga dengan tetap bersikap tegas, berintegritas, dan berani menyuarakan kepentingan masyarakat desa.
“BPD adalah penjaga keseimbangan di desa. Sekalipun tunjangannya kecil, tapi tanggung jawab moralnya besar. Jangan biarkan nilai rupiah membuat kita merasa rendah atau tak berharga,” ujar salah satu anggota BPD di Kabupaten Kaur, Kamis (30/10).
Baca Juga :
Ia menambahkan, tugas BPD bukan sekadar hadir dalam rapat atau menandatangani dokumen, tapi memastikan setiap rupiah dana desa benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan segelintir orang. Dalam posisi ini, kehormatan jauh lebih bernilai daripada sekadar nominal tunjangan.
Sementara itu, sejumlah pemerhati pemerintahan desa menilai bahwa pemerintah daerah seharusnya mulai memikirkan peningkatan tunjangan BPD. Sebab, tanpa dukungan kesejahteraan yang layak, sulit mengharapkan BPD bekerja maksimal dan berani bersikap independen.
Namun, apapun kondisinya, anggota BPD diharapkan tetap menjaga idealisme dan semangat pengabdian.
“Jangan mau direndahkan hanya karena tunjangan kecil. Yang membuat BPD besar bukan uangnya, tapi keberanian dan kejujurannya,” tegasnya.
BPD memang tidak hidup dari tunjangan, tapi dari kepercayaan masyarakat. Selama kepercayaan itu dijaga, nama BPD akan tetap dihormati, sekecil apapun nilainya di atas kertas.(yti)
One comment