Berdasarkan data milik Polri, tren kasus korupsi hampir terjadi di seluruh level tingkatan pejabat publik. Mulai dari tingkatan terendah seperti Kepala Desa hingga level pemerintah seperti Menteri.
“Pelaksanaan tindak pidana korupsi ini trennya semakin banyak, dilakukan dari tingkat paling bawah sampai juga tinggi,” kata dia.
Tren perilaku korupsi juga terjadi hampir diseluruh sektor termasuk swasta seperti dalam bidang olahraga. Contohnya merupakan tindakan match fixing dalam pertandingan sepak bola.
“Dengan ada perkembangan teknologi di era globalisasi ini membuat modus korupsi semakin berkembang dan semakin sulit untuk dideteksi,” ucap Wahyu.
Dari segi penegakan hukum, Wahyu menganggap ada potensi multitafsir terkait penegakan hukum korupsi dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 dengan UU Nomor 1 KUHP Tahun 2023.
Selain itu, ia menyebut terdapat beberapa perubahan dalam Omnibus Law Ciptaker yang merubah kepastian hukum soal korupsi. Beberapa diantaranya yakni soal dasar penyidikan tindak pidana Perbankan, Asuransi dan koperasi yang menjadi tidak jelas atau hilang.
Di sisi lain, Wahyu juga menyarankan agar aset hasil sitaan/rampasan terkait korupsi untuk dimanfaatkan dalam penguatan kapasitas satker penegak hukum.
Lihat Juga :
Ini Hasil Lengkap Pilkades Serentak Gelombang III Kabupaten Kaur
“Pemanfaatan aset hasil sitaan atau rampasan agar dapat digunakan untuk penguatan kapasitas Satker penegak hukum,” kata dia.
Kasus korupsi DD masih tergolong tinggi. Hal ini perlu ada langkah pencegahan dengan penguatan pengetahuan dan sumber daya manusia.
Khususnya, penanganan korupsi DD ada langkah yang dilakukan pemerintah dan aparat hukum. Salah satunya dengan melibatkan tim audit internal daerah yakni Inspektorat.(**/detik.com)
Artikel ini telah terbit di CNN Indonesia “Kabareskrim Ungkap Pola Korupsi Dana Desa Dipakai Plesiran” selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231026191641-12-1016449/kabareskrim-ungkap-pola-korupsi-dana-desa-dipakai-plesiran.
3 comments