JAKARTA || NUSANTARAMAILS.COM – Masih teringat dan terngiang di telinga bagaimana ribuan Kepala Desa (Kades) memadati jalanaj ibu kota negara, Jakarta.
Mereka datang dengan satu suara, menuntut hak, meminta perpanjangan masa jabatan, hingga mendesak tambahan anggaran Dana Desa.
Namun, di balik riuhnya orasi menuntut kesejahteraan itu, tersimpan tabir gelap yang kian hari kian terkuak.
Data terbaru dari aparat penegak hukum per Januari 2026 menunjukkan tren yang sangat memprihatinkan.
Alih-alih menjadi garda terdepan pembangunan, sektor desa justru menjadi “ladang basah” korupsi paling subur.
Tercatat, sepanjang tahun lalu hingga awal 2026, jumlah kasus korupsi di tingkat desa melonjak drastis hingga menyentuh 535 perkara.
Ini bukan sekadar angka, melainkan bukti bahwa ribuan harapan warga desa dikhianati oleh pemimpinnya sendiri.
Ironinya terlihat jelas di lapangan. Saat para elite desa ini berteriak di depan gedung DPR demi “stabilitas pembangunan”, di balik meja kantor desa, tangan-tangan nakal justru sibuk menyunat anggaran.
Baca Juga :
Modusnya pun makin berani, mulai dari proyek infrastruktur yang hanya ada di atas kertas (fiktif), penggelembungan harga material, hingga yang paling miris, uang rakyat habis dipakai untuk main j*di onl*ne dan gaya hidup hedonis.
Fenomena ini seolah membenarkan peringatan klasik dari filsuf besar, Plato, yang menyatakan bahwa “Orang yang paling tidak cocok untuk memimpin adalah mereka yang paling menginginkan kekuasaan.”
Ambisi besar untuk berkuasa lebih lama dan mengelola dana lebih besar seringkali bukan didasari niat tulus melayani, melainkan keinginan untuk menguasai sumber daya.
Ketika kekuasaan yang besar diberikan tanpa pengawasan yang ketat dari warga dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maka jabatan Kepala Desa bukan lagi menjadi amanah, melainkan alat untuk “balik modal” atas biaya politik yang mahal.
Jika tren korupsi ini terus meningkat, maka tambahan masa jabatan dan anggaran hanyalah cara untuk memperpanjang napas keserakahan di tingkat akar rumput.
Mari belajar dan terus belajar dari pengalaman pahit. Bukan hanya sekedar bersuara lantang untuk membela kepentingan golongan, namun harus dilandasi kepentingan umum.(yti)
One comment