KAUR || NUSANTARAMAILS.COM – Fenomena keseragaman program dalam realisasi Dana Desa (DD) mulai memunculkan sorotan dari berbagai kalangan masyarakat.
Pasalnya, sejumlah desa menjalankan program yang hampir sama, bahkan dalam bentuk, jenis, hingga nilai anggaran yang tidak jauh berbeda.
Kondisi tersebut kemudian memunculkan dugaan adanya “titipan program” dari pihak tertentu.
Masyarakat menilai, pemerintah desa semestinya menyusun program berdasarkan kebutuhan dan karakter wilayah masing-masing.
Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan banyak desa memilih kegiatan seragam.
Mulai dari pengadaan tertentu hingga pembangunan fisik dengan pola yang sama.
Selain itu, warga juga mempertanyakan proses musyawarah desa yang seharusnya menjadi ruang utama menentukan prioritas pembangunan.
Sebab, beberapa masyarakat mengaku tidak mengetahui secara detail alasan pemilihan program tersebut.
Program Desa Dinilai Tidak Berdasarkan Skala Prioritas
Sejumlah pengamat pemerintahan desa menyebut, setiap desa memiliki kebutuhan berbeda.
Kejari Temukan Ketidaksesuaian Realisasi DD dengan Hasil Musdes
Karena itu, penyusunan program DD semestinya mengacu pada kondisi riil masyarakat.
Akan tetapi, ketika program terlihat seragam dalam jumlah besar, publik tentu mulai mempertanyakan proses perencanaannya.
Bahkan, sebagian masyarakat menilai program tersebut tidak sepenuhnya menyentuh kebutuhan mendesak warga.
Di sisi lain, beberapa usulan masyarakat justru tidak masuk dalam daftar prioritas realisasi anggaran desa.
Karena itu, masyarakat berharap pemerintah desa lebih terbuka dalam menyusun dan menjalankan program pembangunan.
Transparansi dinilai sangat penting agar masyarakat memahami arah penggunaan DD secara menyeluruh.
Transparansi dan Pengawasan Harus Diperkuat
Selain menyoroti dugaan titipan program, masyarakat juga meminta pemerintah daerah dan aparat meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan DD.
Langkah tersebut dinilai penting agar anggaran desa benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat luas.
Kemudian, masyarakat juga berharap Badan Permusyawaratan Desa (BPD) aktif mengawasi setiap tahapan perencanaan hingga realisasi program.
Dengan demikian, pemerintah desa dapat menjalankan pembangunan secara objektif dan sesuai kebutuhan warga.
Tidak hanya itu, keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa juga perlu diperkuat.
Sebab, partisipasi warga dapat mencegah munculnya program yang tidak tepat sasaran ataupun sarat kepentingan tertentu.
Dana Desa Harus Fokus Pada Kesejahteraan Warga
Dana Desa sejatinya hadir untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Karena itu, pemerintah desa perlu menjaga integritas serta mengutamakan kepentingan warga dalam setiap kebijakan anggaran.
Apabila desa menjalankan program berdasarkan kebutuhan masyarakat, maka pembangunan akan berjalan lebih efektif.
Sebaliknya, jika program hanya mengikuti pola seragam tanpa kajian mendalam, maka manfaat pembangunan berpotensi tidak maksimal.
Leave a comment