Nusantara Mails – Harapan para Aparatur Sipil Negara (ASN) mengenai kenaikan gaji kembali mencuat menjelang tahun anggaran baru. Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu menegaskan bahwa penetapan kebijakan kenaikan gaji ASN tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Menurutnya, rencana penyesuaian gaji masih memerlukan pembahasan mendalam dengan mempertimbangkan berbagai aspek, terutama produktivitas dan kualitas kinerja ASN.
Wacana peningkatan kesejahteraan ASN sebenarnya bukan hal baru. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur arah kebijakan tersebut. Pada 30 Juni 2025, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.
Dalam dokumen tersebut terdapat delapan Program Hasil Terbaik Cepat yang ditujukan untuk memberikan dampak nyata dalam pembangunan. Salah satu poin penting pada bagian keenam lampiran Perpres itu mencantumkan rencana kenaikan gaji bagi ASN.
Kelompok yang menjadi prioritas meliputi guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, serta anggota TNI–Polri dan pejabat negara. Tidak heran jika publik menduga kenaikan gaji akan direalisasikan pada 2025. Namun hingga memasuki akhir tahun, pemerintah belum mengeluarkan keputusan resmi.
Karena belum ada kepastian, muncul kemungkinan bahwa penyesuaian gaji baru akan diberlakukan pada tahun 2026. Menanggapi hal tersebut, Menkeu Purbaya menyampaikan bahwa seluruh rencana masih dalam tahap pembahasan.
Kemensetneg Buka Program Magang 2026 untuk Siswa SMK dan Mahasiswa, Catat Syarat dan Jadwalnya!
“Nanti kita nilai dan assess, kita diskusikan nanti (kenaikan gaji PNS di 2026),” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (20/11/2025), dikutip dari Tribun Video.
Sejalan dengan Purbaya, Direktur Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu, Luky Alfirman, menjelaskan bahwa ada sejumlah kondisi yang harus dipertimbangkan sebelum memutuskan kenaikan gaji PNS. Ia menyebutkan bahwa analisis menyeluruh sedang dilakukan dan belum ada keputusan final.
“Kita baru saja menerima surat dari MenPAN-RB, tentu sedang kita kaji. Belum ada keputusan apa pun,” ujarnya.
Luky menegaskan bahwa kebijakan remunerasi ASN merupakan isu yang kompleks karena banyak variabel yang harus dihitung. Menurutnya, reformasi struktur birokrasi dan peningkatan produktivitas menjadi komponen penting dalam penentuan kebijakan gaji.
“Kita selalu melihat kinerja dan produktivitas ASN, serta kemampuan fiskal kita. Itu semua jadi pertimbangan,” tambahnya.
Muncul Sorotan soal Single Salary ASN
Di tengah pembahasan kenaikan gaji, publik juga menyoroti rencana penerapan sistem single salary. Skema ini merupakan pola penggajian baru yang menggabungkan seluruh komponen pendapatan ASN menjadi satu nilai gaji bulanan.
2 comments