JAKARTA || NUSANTARAMAILS.COM – Polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ijazah Wapres Gibran masih menarik perhatian publik.
Gerakan Masyarakat Usaha Nyata Gerak Pantau Kebijakan Aturan Publik (Germas Ungkap) ikut menyuarakan aspirasi masyarakat.
Ketum Germas Ungkap, aade Julhaidir, CFLE mendesak DPR/MPR RI untuk menampung aspirasi masyarakat soal ijazah Gibran.
Tingginya perhatian masyarakat terkait ijazah Gibran merupakan bagian dari dinamika demokrasi Indonesia. Oleh karenanya, harus disikapi dengan bijak dan terbuka secara ketentuan hukum.
DPR/MPR RI memiliki tanggungjawab moral dan konstitusi yang mendengarkan aspirasi masyarakat.
Seharusnya, wakil rakyat tidak membiarkan ketidakpercayaan rakyat semakin berkembang luas.
“Jangan sampai suara masyarakat hanya menjadi perbincangan di ruang publik dan media sosial tanpa mendapatkan ruang penyampaian yang semestinya,” ungkapnya.
“DPR/MPR harus hadir sebagai representasi rakyat, mendengar serta memastikan setiap persoalan kebangsaan mendapatkan perhatian secara proporsional,” tegas Ade Julhaidir.
Ia juga meminta agar polemik terkait putusan MK dan persoalan ijazah Gibran tidak dijadikan alasan untuk saling menyerang atau membangun opini yang belum terverifikasi.
Setiap tudingan maupun informasi yang beredar harus diuji melalui mekanisme hukum dan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, transparansi, kepastian hukum, dan keterbukaan informasi merupakan prinsip penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara.(**)
Leave a comment