KAUR || NUSANTARAMAILS.COM – Kata “Beban Negara” yang akhir-akhir ini kerap muncul diberbagai platform digital maupu ln media sosial tampaknya perlu diluruskan kembali.
Bukan beban negara yang benar adalah beban rakyat. Sebab, negara mendapat penghasilan dari berbagai bentuk pajak rakyat.
Baik itu pajak pribadi, usaha, kendaraan, tanah, bangunan, perkebunan, pertambangan, ekspor, import, bea cukai maupun pajak lainnya yang menjadi sumber pendapatan negara.
Kemudian, negara mengatur kembali keuangan yang diperoleh untuk kepentingan pembangunan maupun penggajian abdi negara serta wakil rakyat yang ada di parlemen.
“Perlu diluruskan, bukan negara yang terbebani namun rakyatlah yang menanggung beban,” ujar salah seorang warga Kabupaten Kaur, Roy Seitapi (46), Jumat (12/9/2025).
Beban rakyat semakin berat dengan adanya kabar kenaikkan tunjangan para pejabat, wakil rakyat ataupun pembiayaan program yang notobenenya kurang tepat bagi masyarakat.
Baca Juga :
Bupati Bengkulu Selatan Terima Masukan GP Ansor: Pemuda Harus Jadi Motor Perubahan
Kenaikkan tarif pajak merupakan salah satu beban rakyat. Meskipun, sangat disadari bahwa pajak yang dibayarkan adalah bentuk ketaatan rakyat terhadap negaranya.
“Tunjangan yang diberikan kepada pejabat negara pun tetap dikenakan pajak. Namun, bagi masyarakat miskin tentu merasa ada ketidakadilan karena pendapatan pas-pasan tetap harus bayar pajak untuk negara,” ungkapnya.(yti)
One comment