BPD Benteng Yang Mulai Rapuh Dimakan Minimnya Dukungan Anggaran

KAUR || NUSANTARAMAILS.COM – Di tengah tuntutan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seharusnya menjadi benteng aspirasi dan pengawasan publik.

Namun, di banyak desa di Kabupaten Bengkulu Selatan, peran penting itu perlahan mulai rapuh—bukan karena hilangnya semangat anggota BPD, tetapi karena minimnya dukungan anggaran yang membuat kinerja mereka kian terbatas.

Beberapa anggota BPD mengaku kesulitan menjalankan fungsi mereka secara optimal. Bukan lantaran kurangnya niat, tapi karena biaya operasional yang tidak sebanding dengan beban kerja.

Dari menyerap aspirasi, mengikuti musyawarah desa, hingga mengawasi penggunaan Dana Desa—semuanya membutuhkan tenaga, waktu, dan biaya yang sering kali harus mereka tanggung sendiri.

“Kadang kami harus ke lapangan memantau pekerjaan fisik, atau menghadiri rapat-rapat di kecamatan. Tapi untuk biaya transportasi dan kebutuhan rapat, sering kali tidak cukup. Akhirnya, banyak yang terpaksa pasif,” ujar salah satu anggota BPD yang enggan disebut namanya.

Baca Juga : 

Jangan Salah Tafsir, Pengawasan BPD dan Masyarakat Bukan Audit

Padahal, BPD memiliki posisi strategis dalam struktur pemerintahan desa. Lembaga ini bukan sekadar pelengkap, tetapi mitra kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan dan memastikan kebijakan sesuai kepentingan warga. Namun, tanpa dukungan yang layak, idealisme tersebut terancam mati perlahan.

Minimnya anggaran bagi BPD juga berimbas pada turunnya motivasi. Beberapa anggota bahkan memilih mundur, merasa tidak sebanding antara tanggung jawab besar dengan penghargaan yang diterima. Akibatnya, dinamika pengawasan dan keseimbangan kekuasaan di tingkat desa menjadi timpang.

Pemerhati kebijakan desa di Kabupaten Kaur, Suryadi menilai, pemerintah daerah seharusnya lebih memperhatikan alokasi dana operasional BPD dalam APBDes maupun kebijakan daerah.

“Kalau BPD lemah, maka check and balance di tingkat desa akan hilang. Dan itu berbahaya bagi demokrasi lokal,” tegasnya.

Kini, saat banyak desa tengah berlomba-lomba menuju status “Desa Mandiri”, BPD justru berdiri di tepi jurang kerapuhan. Mereka butuh perhatian, bukan sekadar pujian. Karena tanpa BPD yang kuat, desa akan kehilangan salah satu tiang penyangga pentingnya: pengawasan yang independen dan suara rakyat yang murni.(yti)