KAUR || NUSANTARAMAILS.COM – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga penting dalam sistem pemerintahan desa. Ia berfungsi sebagai mitra sekaligus pengawas bagi kepala desa, terutama dalam hal kebijakan dan pengelolaan keuangan desa.
Namun di balik peran strategis itu, terdapat satu hal yang sering luput dibahas: biaya operasional BPD dan bagaimana hal itu bisa memengaruhi garis batas independensi lembaga tersebut.
Dalam praktiknya, biaya operasional BPD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang notabene disusun oleh pemerintah desa. Di sinilah letak dilema yang kerap muncul.
Ketika sumber biaya kegiatan dan tunjangan berasal dari pihak yang diawasi, muncul potensi ketergantungan yang dapat mengikis objektivitas dan keberanian anggota BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Sejumlah anggota BPD di berbagai desa di Kabupaten Kaur mengakui, biaya operasional yang mereka terima sering kali tidak mencukupi untuk menjalankan seluruh kegiatan lembaga.
Baca Juga :
“Kami kadang harus keluar biaya pribadi untuk menghadiri rapat atau menyiapkan dokumen penting,” ujar salah satu anggota BPD yang enggan disebut namanya.
Kondisi ini tentu membuat kinerja BPD tidak maksimal dan rentan pada kompromi dalam hubungan kerja dengan pemerintah desa.
Idealnya, biaya operasional BPD tidak sekadar formalitas yang dicantumkan dalam APBDes. Dana itu harus cukup untuk mendukung fungsi kelembagaan secara efektif, mulai dari penyelenggaraan rapat, pembinaan masyarakat, hingga pengawasan anggaran.
Pemerintah daerah pun perlu menetapkan pedoman dan batasan yang jelas agar posisi BPD tidak menjadi “lembaga setengah berdaulat” yang hidup dari kemurahan hati kepala desa.
Independensi BPD adalah kunci agar pemerintahan desa berjalan sehat dan demokratis. Jika BPD terlalu bergantung pada alokasi anggaran yang dikendalikan pihak eksekutif desa, maka fungsi kontrol akan melemah, bahkan bisa berubah menjadi formalitas semata.
Pada akhirnya, transparansi dan komitmen bersama antara pemerintah desa, BPD, dan pemerintah daerah menjadi fondasi utama untuk menjaga keseimbangan.
Biaya operasional memang penting, tapi yang lebih penting adalah memastikan bahwa biaya tersebut tidak membeli independensi dan keberanian BPD dalam menyuarakan kepentingan rakyat desa.(yti)
One comment