NUSANTARAMAILS.COM – Dalam idealismenya, bank daerah didirikan untuk memperkuat ekonomi lokal dan memberikan akses keuangan yang lebih luas bagi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit yang menilai bahwa bank daerah kini lebih berfungsi sebagai “lahan nyaman” bagi para birokrat, bukan sebagai lembaga keuangan rakyat.
Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang semestinya menjadi motor penggerak ekonomi daerah, kini seringkali lebih sibuk mengurus kepentingan pejabat dan elit daerah ketimbang melayani pelaku usaha kecil, petani, atau nelayan yang justru menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Banyak keputusan strategis di bank daerah ditentukan oleh kepentingan politik dan jabatan, bukan oleh prinsip profesionalisme dan keberpihakan kepada rakyat.
Dalam beberapa kasus, jabatan di bank daerah sering menjadi “jatah” bagi orang dekat kepala daerah atau pejabat tinggi, tanpa melihat kompetensi perbankan. Hal ini menciptakan kultur yang jauh dari semangat pelayanan publik. Sementara itu, rakyat kecil tetap kesulitan mengakses pinjaman dengan bunga ringan atau persyaratan mudah.
Baca Juga :
Ironisnya, ketika bank daerah meraih laba besar, masyarakat nyaris tak merasakan manfaat langsung. Dana dividen hanya mengalir ke kas daerah dan sering kali berakhir pada pos belanja birokrasi, bukan pada program pemberdayaan ekonomi rakyat. Akibatnya, bank yang seharusnya menjadi simbol kemandirian ekonomi daerah justru menjelma menjadi mesin penguat status quo kekuasaan.
Sudah saatnya pemerintah daerah dan DPRD melakukan evaluasi serius terhadap pengelolaan bank daerah. Jika terus dibiarkan menjadi “kerajaan kecil” para birokrat, maka cita-cita menghadirkan lembaga keuangan milik rakyat hanya akan tinggal slogan. Bank daerah seharusnya berdiri di sisi rakyat — bukan menjadi menara gading yang hanya melayani mereka yang sudah berkuasa.(**)
Leave a comment