KAUR || NUSANTARAMAILS.COM – Diperhelatan politik kerapkali mengklaim berbagai organisasi kemasyarakat mendukung salah satu Calon Kepala Daerah (Cakada). Tak terkecuali, organisasi pers atau jurnalis juga kerap dikait-kaitkan dengan politik.
Pada dasarnya, organisasi pers atau jurnalistik tidak boleh dikaitkan dengan dukungan kepada salah satu Cakada. Namun, kalau ada anggotanya yang terlibat dalam urusan politik itu sah-sah saja.
Baca Juga :
Didukung Mahasiswa BJB, Gusril Pausi Siap Berkomitmen Kembangkan Generasi Z
Akan tetapi, jurnalis yang terlibat langsung dalam politik mestinya harus mengundurkan diri sementara dari organisasi pers maupun statusnya sebagai jurnalistik atau cuti dari profesinya sebagai wartawan.
Hal ini guna mencegah keberpihakan pada salah satu Cakada tertentu. Maka dari itu semua, organisasi pers agar tidak dikaitkan dengan urusan dukung mendukung Cakada.
“Organisasi pers tidak terkontaminasi dengan urusan politik. Kalau ada oknum anggota yang terlibat maka harus dinonaktifkan sementara hingga urusan politiknya selesai,” ungkap penasehat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kaur, Nasution Suhartoni, Rabu (16/10/2024).
Tetapi, jika wartawan yang mengangkat pemberitaan terkait visi misi Cakada boleh saja apalagi itu menyangkut berita berbayar atau advertorial.
Jadi, harus dipahami antara mendukung dengan hanya mengangkat berita kegiatan Cakada. Karena, berita yang diusung setiap hari berkaitan dengan advertorial yang menjadi pendapatan perusahaan pers.(yti)
One comment