Oleh : Lyna Marianaa
NUSANTARAMAILS.COM – Bayangkan sebuah taksi yang terparkir manis di garasi rumah Anda. Mesinnya menyala, pendingin udaranya menderu pelan, namun rodanya tidak bergeser satu sentimeter pun.
Tidak ada penumpang yang diantar, tidak ada tujuan yang dituju. Namun, di dasbor depan, angka di argometer terus meloncat naik detik demi detik, rupiah demi rupiah. Anda wajib membayarnya penuh, setiap hari, tanpa kecuali.
Ini bukan sekadar analogi fiksi tentang layanan transportasi. Ini adalah gambaran nyata dari nasib Perusahaan Listrik Negara (PLN) hari ini.
Di atas kertas, PLN adalah raksasa yang berdiri tanpa lawan. Sebagai pemegang hak monopoli energi bagi ratusan juta rakyat Indonesia, logika pasar seharusnya menempatkan BUMN ini di puncak rantai makanan keuntungan.
Namun, realitas di lapangan justru menyajikan ironi: sang raksasa kerap kali “berteriak” kesakitan, terhimpit oleh beban utang dan kerugian yang seolah abadi.
Mengapa pemain tunggal bisa merugi? Jawabannya tidak ditemukan pada gardu yang meledak atau kabel yang dicuri, melainkan tersembunyi rapi dalam tumpukan dokumen kontrak bertajuk Independent Power Producer (IPP).
Baca Juga :
Lencana Emas vs Pagar Makan Tanaman, Ketika Sang ‘Pagar Justru Menggerogoti Tanaman’
Di balik pintu tertutup, sebuah klausul “senyap” bernama Take or Pay bekerja layaknya lintah darat. Klausul ini adalah aturan main yang mengikat mati PLN.
Sederhananya, PLN wajib membeli listrik dari pihak swasta dalam jumlah yang sudah dipatok di awal, terlepas dari apakah listrik itu dibutuhkan atau tidak.
“Mau rakyat sedang hemat listrik, mau industri sedang lesu, atau bahkan jika gardu sedang bermasalah sekalipun, tagihan itu tetap datang,” ujar sebuah sumber yang memahami kontrak tersebut.
Bagi PLN, ini adalah mimpi buruk operasional. Bagi investor swasta, ini adalah tiket emas menuju surga bisnis tanpa risiko.
Situasi semakin pelik ketika fenomena oversupply (kelebihan pasokan) melanda, khususnya di sistem Jawa-Bali.
Pembangkit-pembangkit raksasa milik swasta terus dibangun, menderu siang malam memproduksi daya yang sebenarnya tidak sepenuhnya terserap oleh masyarakat.
Namun, karena terikat janji suci Take or Pay, PLN tidak punya opsi untuk menolak. Mereka dipaksa “membeli” kehampaan.
Triliunan rupiah uang negara mengalir bukan untuk menerangi rumah warga di pelosok yang gelap, melainkan sebagai “uang sewa” agar mesin-mesin pembangkit swasta itu tetap menyala.
Siapa Menanggung Beban?
Dalam skema ini, risiko bisnis investor swasta nyaris nol. Pendapatan mereka dijamin negara. Sebaliknya, risiko fluktuasi pasar ditanggung penuh oleh PLN, yang pada akhirnya bermuara pada satu pintu: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau dompet rakyat melalui kenaikan tarif dasar listrik.
Pertanyaan yang kini menggantung di langit-langit kantor pusat PLN bukan lagi tentang efisiensi lampu bohlam di rumah. Pertanyaannya jauh lebih fundamental: Siapa arsitek di balik kontrak yang membuat negara tak berkutik ini?
Dan sampai kapan “argo” mahal yang menyedot uang rakyat ini akan dibiarkan terus berjalan tanpa penumpang?
Di tengah terang benderangnya lampu kota, ada kegelapan finansial yang sedang menyelimuti sang penyedia cahaya.(**)
2 comments