KAUR || NUSANTARAMAILS.COM – Proyek peningkatan jalan aspal hotmix ruas Tanjung Kemuning – Datar Lebar Kabupaten Kaur yang menelan APBD Provinsi Bengkulu sebesar Rp 10,8 miliar tahun 2025 kini menjadi buah bibir masyarakat.
Anggaran fantastis tersebut dinilai tak sebanding dengan kualitas pekerjaan di lapangan yang terkesan asal-asalan dan jauh dari harapan.
Pantauan di lokasi menunjukkan kondisi jalan yang baru saja selesai dikerjakan justru sudah memperlihatkan berbagai kejanggalan. Lapisan aspal tampak tidak rata, di sejumlah titik mulai retak, bahkan ada bagian yang terlihat tipis dan mudah terkelupas.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar: ke mana larinya dana miliaran rupiah tersebut?
“Ini bukan jalan murah, ini proyek miliaran. Tapi hasilnya seperti tambal sulam. Kalau begini, wajar masyarakat curiga,” ujar salah seorang warga, Nasution (62) dengan nada kesal.
Ironisnya, proyek yang digadang-gadang untuk membuka akses ekonomi dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan justru menimbulkan potensi bahaya baru.
Saat hujan, permukaan jalan licin dan bergelombang, berisiko menyebabkan kecelakaan, khususnya bagi pengendara roda dua.
Sorotan tajam juga mengarah pada fungsi pengawasan. Publik menilai ada pembiaran terhadap pekerjaan yang diduga tidak sesuai spesifikasi teknis.
Lemahnya kontrol dari dinas terkait disinyalir menjadi salah satu penyebab kualitas proyek jauh dari standar.
“Kalau pengawasan jalan, mustahil hasilnya begini. Jangan-jangan pengawasan hanya formalitas, tanda tangan di kantor, tapi mata tak pernah turun ke lapangan,” sindir warga lainnya.
Masyarakat mendesak Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui instansi teknis untuk segera melakukan audit fisik secara terbuka. Bila ditemukan pelanggaran atau indikasi pengurangan volume dan mutu, warga meminta agar kontraktor diberi sanksi tegas, bukan sekadar teguran administratif.
Tak hanya itu, aparat penegak hukum juga didorong untuk ikut mengawasi proyek ini. Dengan nilai anggaran yang besar, proyek jalan ini dinilai layak masuk radar pengawasan hukum guna memastikan tidak ada praktik yang merugikan keuangan daerah.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pelaksana proyek maupun dinas terkait masih bungkam dan belum memberikan klarifikasi resmi. Sikap diam ini justru memperkuat kecurigaan publik atas kualitas dan proses pelaksanaan proyek.
Proyek infrastruktur bukan sekadar ajang serapan anggaran. Setiap rupiah yang bersumber dari APBD adalah uang rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka, jujur, dan berkualitas.
Jika tidak, maka wajar bila publik menilai proyek hotmix Tanjung Kemuning – Datar Lebar hanya menjadi simbol kegagalan pengelolaan anggaran daerah.(yti)
Leave a comment