KAUR || NUSANTARAMAILS.COM – Wakil Bupati Kaur, Abdul Hamid, S. Pd.I memimpin langsung rapat koordinasi (Rakor) Tim Evaluasi Pembangunan Perkebunan Besar Swasta (PBS) di ruang rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur, Jumat (17/10/2025).
Rapat ini dihadiri oleh sejumlah kepala OPD terkait, camat dari wilayah lokasi perusahaan, serta perwakilan dari beberapa perusahaan perkebunan besar yang beroperasi di Kabupaten Kaur.
Dalam arahannya, Wabup menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan perusahaan perkebunan agar pembangunan sektor ini berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.
“Pemerintah daerah mendukung investasi, tapi juga harus memastikan kewajiban perusahaan dijalankan dengan baik. Baik itu kewajiban terhadap masyarakat, lingkungan, maupun kontribusi dalam pembangunan daerah,” ujar Wabup.
Rakor ini membahas hasil evaluasi sementara terhadap sejumlah PBS yang beroperasi di wilayah Kaur, termasuk realisasi pembangunan kebun plasma, penyerapan tenaga kerja lokal, hingga kepatuhan terhadap perizinan dan pengelolaan lingkungan.
Baca Juga :
Instansi terkait, dalam laporannya menyampaikan bahwa tim evaluasi menemukan masih ada perusahaan yang belum memenuhi seluruh kewajiban sesuai perjanjian kerja sama.
Karena itu, pihaknya merekomendasikan agar dilakukan peninjauan lapangan lanjutan dan pemberian teguran tertulis bagi perusahaan yang tidak patuh.
Wabup Abdul Hamid menekankan agar seluruh tim bekerja secara profesional dan transparan dalam melakukan evaluasi, serta memastikan setiap rekomendasi memiliki tindak lanjut yang jelas.
“Evaluasi ini bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk memperbaiki dan memastikan investasi di sektor perkebunan benar-benar membawa dampak positif bagi Kabupaten Kaur,” tegasnya.
Rapat juga menyepakati pembentukan sub-tim teknis untuk memperkuat koordinasi lintas instansi, terutama dalam pengawasan implementasi kebun plasma dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Dengan adanya evaluasi ini, Pemkab Kaur berharap pengelolaan perkebunan besar swasta ke depan bisa lebih berkelanjutan, adil, dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat setempat.(yti)

One comment