KAUR || NUSANTARAMAILS.COM – Di tengah harapan besar agar Dana Desa menjadi penopang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, muncul fenomena yang kembali mencoreng niat suci anggaran tersebut.
Titipan kegiatan dari pihak-pihak berkepentingan, baik yang datang secara halus maupun terang-terangan, mulai menodai kemurnian pengelolaan Dana Desa. Akibatnya, kepercayaan publik perlahan memudar, layaknya cinta yang kehilangan kesetiaan di perjalanan.
Praktik “titipan kegiatan” ini biasanya hadir melalui dorongan eksternal—mulai dari aktor politik, oknum pendamping, hingga pihak yang menjadikan desa sebagai target untuk proyek-proyek yang tidak selalu dibutuhkan masyarakat.
Di banyak kesempatan, kegiatan yang dititipkan bukanlah prioritas desa, tidak tercantum dalam musyawarah, dan kadang tidak memiliki urgensi nyata bagi warga.
Cinta Masyarakat yang Mulai Menipis
Masyarakat yang sebelumnya menaruh harapan besar pada Dana Desa kini mulai mempertanyakan ketulusan para pengelolanya.
Ketika prioritas pembangunan tiba-tiba berubah tanpa melalui rembuk desa, ketika program yang muncul tak sesuai kebutuhan, dan ketika suara warga hanya menjadi formalitas, kepercayaan pun perlahan terkikis.
“Kalau kegiatan yang muncul bukan dari hasil musyawarah, lalu untuk siapa Dana Desa itu?” ungkap salah satu warga yang merasa aspirasi mereka diabaikan.
BPD dan Pemerintah Desa di Persimpangan
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa sebenarnya memiliki pedoman jelas: pembangunan harus lahir dari musyawarah, bukan dari titipan. Namun pada praktiknya, tekanan kerap datang dari luar, membuat sebagian aparat desa berada dalam posisi serba sulit. Menolak berarti berpotensi berkonflik, menerima berarti mengkhianati amanat masyarakat.
Kondisi inilah yang membuat hubungan antara masyarakat dan pemerintah desa seperti cinta yang diuji oleh godaan dari luar—apabila godaan itu dibiarkan, cinta perlahan pudar.
Seruan untuk Mengembalikan Kesucian Dana Desa
Para pemerhati tata kelola desa mendorong agar desa memperkuat musyawarah, menghidupkan transparansi, dan menolak segala bentuk intervensi yang bertentangan dengan prinsip pembangunan berbasis kebutuhan warga.
Dana Desa sejatinya adalah amanah. Ia lahir dari keinginan negara untuk membangun dari pinggiran, bukan untuk menjadi ladang kepentingan. Jika titipan kegiatan terus dibiarkan, maka yang tersakiti bukan hanya desa, tetapi juga masa depan generasi yang menggantungkan harapan pada pembangunan yang jujur dan tepat sasaran.
Kini, desa-desa di Indonesia diharapkan mampu bangkit, kembali menegakkan marwah Dana Desa yang suci, dan memastikan bahwa setiap rupiah yang turun benar-benar mengalir untuk kesejahteraan masyarakat. Karena ketika kejujuran dijaga, cinta masyarakat pun kembali tumbuh — bukan perlahan pudar.(yti)
One comment