NUSANTARAMAILS.COM – Setiap akhir tahun, hampir seluruh Kades khususnya di Kabupaten Kaur nombok menutupi kekurangan Dana Desa (DD). Dalam pelaksanaan dan realisasi pembangunan serta pelayanan masyarakat bersumber dari DD kerap muncul kabar buruk yakni Kades harus nombok.
Fenomena ini memunculkan pertanyaan besar mengenai efektivitas perencanaan, sistem pencairan, dan penggunaan Dana Desa dikemudian hari.
“Banyak Kades terpaksa nombok karena kebutuhan di lapangan seringkali tidak sepenuhnya tercakup dalam anggaran. Kadang ada kebutuhan mendesak yang harus segera ditangani,” ujar salah seorang warga Seitapi (46) saat ditemui usai Musyawarah Desa (Musdes) beberapa waktu lalu.
Baca Juga :
BREAKING NEWS: Sejumlah Orang Disebut Kena OTT Malam Tadi Gegara Politik Uang
Kondisi tersebut tidak hanya terjadi satu kali. Beberapa tahun terakhir, pola yang sama terus berulang anggaran tidak cukup, sementara kebutuhan masyarakat semakin meningkat.
Butuh Evaluasi Menyeluruh
Para pemerhati kebijakan desa menilai bahwa kondisi ini menjadi sinyal kuat bahwa perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem perencanaan dan penggunaan Dana Desa.
Termasuk di dalamnya soal ketepatan alokasi, efektivitas program, serta sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa.
“Kalau sampai Kades harus pakai uang pribadi terus-menerus, berarti ada yang salah dalam sistemnya. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujarnya.
Selain faktor sistem, praktik administrasi dan laporan pertanggungjawaban juga menjadi sorotan. Banyak desa kesulitan menyesuaikan kebutuhan nyata di lapangan dengan aturan pencairan yang kaku.
Transparansi dan Partisipasi Warga
Sejumlah warga berharap, evaluasi ini juga mencakup aspek transparansi penggunaan Dana Desa dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Dengan begitu, prioritas anggaran bisa lebih tepat sasaran dan tidak membebani kepala desa secara pribadi.
“Kalau Kades terus nombok, khawatirnya bisa terjadi penyimpangan atau tekanan psikologis. Masyarakat juga harus tahu dan terlibat,” katanya lagi.
Pemerintah pusat dan daerah diminta turun tangan untuk mengevaluasi sistem ini secara menyeluruh agar Dana Desa benar-benar menjadi instrumen pembangunan desa, bukan justru beban tambahan bagi aparat desa.
Mungkin saja fenomena ini juga terjadi di daerah lain. Namun belum terekspose dengan baik. Evaluasi menyeluruh sudah menjadi kebutuhan mendesak agar tidak lagi menjadi beban aparatur desa.(yti)
One comment