KAUR || NUSANTARAMAILS.COM – Di tengah gegap gempita demokrasi yang selalu dielu-elukan sebagai pesta rakyat, ada satu kenyataan pahit yang dari masa ke masa tak banyak berubah, hubungan antara rakyat dan wakilnya sering kali hanya kuat saat masa kampanye, namun merenggang ketika kursi empuk parlemen sudah diduduki.
Fenomena ini kembali menjadi sorotan berbagai kalangan, terutama setelah banyak warga mengeluhkan sulitnya berkomunikasi dengan para legislator yang dulu datang mengetuk pintu rumah mereka satu per satu.
Dalam ingatan masyarakat, para calon wakil rakyat dahulu tak segan turun ke ladang, duduk di warung kopi, bahkan rela mendengar keluh kesah hingga larut malam demi meyakinkan bahwa merekalah pilihan terbaik untuk membawa perubahan.
Namun setelah terpilih, sebagian dari mereka justru seolah membangun tembok kaca—transparan dari jauh, tetapi tak memberi ruang dialog bagi mereka yang dulu memberi suara.
“Waktu butuh dipilih, tiap hari datang. Sekarang mau ketemu saja susah, harus lewat banyak pintu seperti bukan kami yang punya hak memilih,” keluh salah satu warga saat ditemui di sebuah kegiatan publik.
Ia menggambarkan bahwa akses kepada wakil rakyat kini seperti melalui kaca tertutup: terlihat dekat, tetapi sejatinya sulit dijangkau.
Pengamat politik daerah menilai fenomena ini lahir dari budaya demokrasi yang masih berkutat pada ritual elektoral, bukan pada komitmen moral.
“Masalahnya bukan hanya pada individu wakil rakyat, tapi pada sistem yang belum menempatkan pelayanan publik sebagai kewajiban utama setelah terpilih,” ujarnya.
Sementara itu, sejumlah aktivis mendorong agar masyarakat tidak hanya menagih janji, tetapi juga aktif memantau kinerja wakil rakyat.
Transparansi, kata mereka, bukan hanya persoalan keterbukaan informasi, tetapi kemauan wakil rakyat untuk hadir sebagai representasi yang benar-benar bekerja untuk rakyat.
Tembok yang tercipta antara rakyat dan wakilnya hari ini mengirim pesan jelas bahwa demokrasi belum sepenuhnya berpihak kepada mereka yang menjadi pemilik suara. Demokrasi ideal seharusnya menyediakan jembatan, bukan dinding.
Namun realita yang tampak justru berbeda: setelah pesta usai, rakyat sering ditinggalkan di luar panggung, sementara wakil rakyat sibuk menutup kaca kendaraan dinas mereka.
Pertanyaannya kini sederhana namun fundamental: demokrasi ini sedang melindungi siapa—rakyat atau kursi kekuasaan?.(**)

Leave a comment