NUSANTARAMAILS.COM – Di negeri ini, standar hidup rakyat kerap dipatok setinggi langit, sementara standar kualitas wakil rakyat justru terasa merayap di tanah.
Rakyat dituntut serba bisa, serba kuat, serba patuh, ibaratnya harus memiliki “spek dewa”.
$edangkan mereka yang duduk di kursi empuk parlemen cukup hadir, absen, dan sesekali angkat tangan justru banyak yang hanya memiliki “spek seadanya”.
Harga kebutuhan pokok melonjak, pajak dan retribusi terus bertambah, syarat administrasi makin rumit, lapangan kerja kian sempit. Namun rakyat tetap diminta bertahan, kreatif, dan mandiri.
“Harus adaptif,” kata para pemangku kebijakan, seolah bertahan hidup di tengah tekanan ekonomi adalah perkara motivasi semata, bukan soal kebijakan yang timpang.
Di sisi lain, tak sedikit wakil rakyat yang lolos ke parlemen dengan modal popularitas instan, baliho raksasa, dan janji manis lima tahunan.
Baca Juga :
Setelah terpilih, sebagian menghilang dari denyut nadi konstituen. Aspirasi rakyat sering berhenti di ruang rapat, teredam formalitas, atau tenggelam oleh kepentingan politik dan transaksi kuasa.
Ironisnya, rakyat dituntut cerdas memilih, patuh hukum, taat pajak, dan tidak mengeluh. Ketika rakyat bersuara lantang, label “tidak dewasa berdemokrasi” kerap disematkan.
Namun saat wakil rakyat abai, publik seolah diminta maklum. “Namanya juga politik,” dalih klasik yang terus dipelihara.
Standar ganda ini kian terasa saat publik menyoroti kinerja legislator. Produktivitas rendah, kehadiran minim, hingga kontroversi etik kerap berakhir tanpa konsekuensi serius. Sementara rakyat kecil, satu kesalahan administratif saja bisa berujung sanksi berlapis.
Demokrasi idealnya menempatkan wakil rakyat sebagai perpanjangan suara publik, bukan sekadar simbol kekuasaan. Jika rakyat dituntut memiliki daya tahan ekstra, logikanya wakil rakyat pun harus memiliki spek lebih tinggi: integritas, kompetensi, dan keberpihakan nyata.
Sampai kapan rakyat diminta menjadi super, sementara wakilnya cukup biasa-biasa saja? Pertanyaan ini terus menggema di tengah kelelahan publik.
Sebab pada akhirnya, demokrasi bukan tentang siapa yang paling kuat bertahan, melainkan siapa yang paling sungguh-sungguh mewakili.(**)
One comment