Prabowo Sebut Ada ‘Raja Kecil’ yang Melawan Efisiensi Anggaran

Menurutnya, penghematan anggaran akan mempercepat realisasi program prioritas Prabowo, seperti: Makan Bergizi Gratis, Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi

Ketua DPR RI, Puan Maharani, juga menyatakan dukungannya terhadap efisiensi anggaran.

“Kami berharap APBN 2025 digunakan seefisien mungkin untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Efisiensi Anggaran: Dampak bagi Bisnis dan UMKM

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, melihat bahwa penghematan belanja pemerintah, khususnya untuk seremonial, alat tulis kantor (ATK), dan sewa kendaraan, adalah langkah positif.

“Misalnya, rapat dan seminar bisa digantikan dengan pertemuan online yang lebih murah dan efisien,” katanya.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa efisiensi anggaran dapat berdampak pada sektor Meeting, Incentives, Convention, and Exhibition (MICE), yang masih bergantung pada acara pemerintah.

Dampak Pengurangan Anggaran bagi MICE:

• Potensi PHK 104.000 orang di sektor jasa akomodasi dan makan-minum.
• Ancaman terhadap kontribusi Rp103,9 triliun bagi PDB nasional.

Kontroversi: Kritik dari Komisi X DPR RI

Di sisi lain, Mercy Barends, anggota Komisi X DPR RI, mengkritik efisiensi yang dilakukan pada Anggaran Kementerian Kebudayaan yang dipotong hingga 58%.

Menurutnya, kebijakan ini bisa berakibat buruk terhadap pelestarian budaya dan peradaban bangsa.

“Kalau dipotong terus-menerus, Indonesia bisa mengalami keruntuhan kebudayaan dan peradaban,” tegasnya.

Mercy menyoroti bahwa budaya bukan sekadar selebrasi atau hiburan, tetapi merupakan identitas bangsa yang harus dijaga dan dikembangkan.

HPN 2025 di Kabupaten Kaur, Tak Satupun Ada Karangan Bunga Dari Instansi Maupun Masyarakat

Prabowo Subianto menegaskan pentingnya efisiensi anggaran untuk mengurangi pemborosan dan korupsi. Dana penghematan akan dialokasikan untuk perbaikan sekolah dan peningkatan gizi anak-anak. DPR mendukung efisiensi anggaran sebagai langkah strategis dalam pembangunan nasional. Namun, kebijakan ini juga menuai kritik, terutama dari sektor kebudayaan dan industri MICE.

Efisiensi anggaran akan tetap menjadi isu strategis dalam pemerintahan Prabowo. Implementasi yang tepat dan pengawasan ketat diperlukan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.