Nusantara Mails – Desa kini bukan lagi wilayah yang pasif dan tertinggal. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa mengalami perubahan besar. Desa diberi kewenangan, anggaran, dan ruang yang lebih luas untuk mengatur serta membangun dirinya sendiri sesuai kebutuhan masyarakatnya.
Namun, kewenangan yang besar tentu membutuhkan kemampuan yang memadai. Di sinilah peran Tenaga Pendamping Profesional atau TPP menjadi sangat penting. TPP bertugas mendampingi pemerintah desa dan masyarakat agar pembangunan desa berjalan dengan baik, melibatkan warga, dan berkelanjutan. Mereka menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dan praktik nyata di lapangan.
Menjelang akhir tahun 2025, Kementerian Desa melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa memperbarui aturan terkait pengelolaan TPP. Dua regulasi utama menjadi dasar baru, yaitu Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Nomor 294 Tahun 2025. Kedua aturan ini mulai menjadi acuan untuk sistem pendampingan desa tahun 2026 dan seterusnya.
Artikel ini membahas tiga hal utama. Pertama, arah baru pendampingan desa setelah terbitnya regulasi 2025. Kedua, penjelasan terkait isu rekrutmen TPP yang beredar di masyarakat. Ketiga, gambaran syarat dan kriteria jika rekrutmen TPP dibuka di masa mendatang.
Bagian 1: Arah Baru Pendampingan Desa 2025–2026
Regulasi yang Lebih Jelas dan Terstruktur
Aturan tentang TPP kini disusun secara berjenjang dan lebih rapi. Mulai dari Undang-Undang Desa, kemudian Peraturan Pemerintah, hingga Permendesa terbaru. Regulasi ini tidak hanya menjelaskan tugas TPP, tetapi juga mengatur seluruh siklus kerja mereka, mulai dari perekrutan, kontrak kerja, pembayaran honor, peningkatan kapasitas, sertifikasi, hingga penilaian kinerja.
Jenjang TPP yang Lebih Terbuka
Permendesa 3 Tahun 2025 memperjelas jenjang dan peran TPP, sehingga ada jalur pengembangan karier yang lebih jelas. Pendamping Lokal Desa atau PLD menjadi ujung tombak di tingkat desa. Pendamping Desa dan Pendamping Teknis bertugas di tingkat kecamatan. Di atasnya ada Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat atau TAPM di tingkat kabupaten, provinsi, hingga pusat.
Dengan struktur ini, TPP yang berprestasi memiliki peluang untuk naik jenjang sesuai pengalaman dan kompetensinya.
Perhitungan Kebutuhan yang Lebih Terukur
Kebutuhan jumlah TPP kini dihitung menggunakan formula yang lebih jelas. Jumlah pendamping disesuaikan dengan jumlah desa dan wilayah kerja. Tujuannya agar beban kerja lebih adil dan pendampingan bisa lebih optimal, meskipun pelaksanaannya tetap menghadapi tantangan di lapangan.
Penguatan Sistem Digital
TPP diwajibkan mengisi laporan kegiatan harian melalui aplikasi Daily Report Pendamping. Laporan ini menjadi dasar penilaian kehadiran, pembayaran honor, dan evaluasi kinerja. Sistem ini mendorong transparansi, kedisiplinan, dan pengawasan yang lebih baik.
Dorongan Sertifikasi Profesi
Pemerintah menargetkan TPP memiliki sertifikat kompetensi sesuai standar nasional. Namun hingga Oktober 2024, baru sekitar seperlima TPP yang tersertifikasi. Artinya, peningkatan kompetensi masih menjadi pekerjaan besar ke depan.
Tantangan yang Masih Ada
Beberapa masalah masih dihadapi, seperti kekurangan jumlah TPP, banyaknya pendamping yang mengundurkan diri karena honor yang rendah dan kondisi kerja berat, ketidakpastian kontrak tahunan, serta minimnya minat penempatan di daerah terpencil.
Bagian 2: Klarifikasi Rekrutmen TPP
Hingga Desember 2025, belum ada pengumuman resmi pembukaan rekrutmen TPP untuk tahun 2026. Informasi yang beredar di masyarakat kemungkinan merupakan kabar yang tidak benar, salah tafsir, atau berasal dari program lain.
Setiap rekrutmen resmi hanya akan diumumkan melalui kanal resmi Kementerian Desa, media sosial resmi, dan media massa terpercaya. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya pada informasi yang tidak jelas sumbernya.
Bagian 3: Gambaran Syarat Jika Rekrutmen Dibuka
Jika rekrutmen TPP dibuka, syarat umum yang kemungkinan berlaku antara lain berstatus WNI, setia pada Pancasila dan UUD 1945, serta tidak berstatus ASN, TNI, Polri, perangkat desa, atau pejabat politik.
Untuk Pendamping Lokal Desa, pendidikan minimal SMA atau sederajat sudah mencukupi. Pengalaman organisasi, kegiatan sosial, dan pemahaman kondisi desa menjadi nilai tambah besar. Domisili di sekitar wilayah penempatan sangat diutamakan.
Untuk Pendamping Desa dan Tenaga Ahli, syarat pendidikan dan pengalaman lebih tinggi, termasuk kemampuan teknis, fasilitasi, dan analisis kebijakan.
Seleksi biasanya dilakukan melalui tahapan administrasi, tes tertulis berbasis komputer, wawancara, dan pembekalan sebelum penugasan.
Tahun 2026 menjadi masa penting bagi pelaksanaan sistem baru pendampingan desa. Keberhasilannya bergantung pada kesejahteraan TPP, kepastian kerja, pemerataan penempatan, dan peningkatan kompetensi.
Kebijakan yang membuka peluang bagi lulusan SMA sebagai PLD merupakan langkah inklusif dan strategis. Desa membutuhkan pendamping yang memahami realitas lokal dan tumbuh dari masyarakat itu sendiri.
Bagi generasi muda yang ingin berkontribusi langsung bagi desa, profesi TPP menawarkan ruang pengabdian yang nyata. Persiapan sejak dini, memahami isu desa, aktif dalam kegiatan sosial, dan mengikuti informasi resmi menjadi kunci. Pendamping desa bukan sekadar pekerjaan, tetapi peran penting dalam menyalakan harapan dan kemandirian desa-desa di Indonesia.
Leave a comment