BENGKULU || NUSANTARAMAILS.COM – Ditengah upaya pemerintah melaksanakan efisiensi anggaran dan memangkas berbagai kegiatan yang dinilai kurang pas, namun tidak dengan DPRD Bengkulu.
Betapa tidak, pada APBD perubahan 2025 lalu, DPRD Bengkulu menganggarkan pengadaan kalender dinding dengan nilai fantastis Rp 1,9 Miliar.
Melansir laman tribunbengkulu.com, kondisi ini menjadi kontras dengan arah kebijakan umum Pemerintah Provinsi Bengkulu di bawah kepemimpinan Gubernur Helmi Hasan yang menekankan efisiensi anggaran sembari memprioritaskan pembangunan infrastruktur, penguatan layanan kesehatan, serta peningkatan kualitas pendidikan di berbagai daerah.
Tercatat Resmi di SiRUP
Berdasarkan penelusuran data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), paket pengadaan kalender tersebut tercatat dengan Kode RUP 61682645, berada di bawah satuan kerja Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu. Paket tersebut mencakup satu paket pekerjaan dengan jenis pengadaan berupa barang cetakan kalender dinding.
Dalam sistem juga tercatat bahwa jadwal pemilihan penyedia hingga pelaksanaan kontrak berlangsung pada periode November–Desember 2025.
Paket tersebut diumumkan secara resmi pada 14 November 2025, dengan pemanfaatan barang dan jasa diperuntukkan bagi kebutuhan internal Sekretariat DPRD.
Sudah Direalisasikan dan Dibagikan
Sekretaris DPRD Provinsi Bengkulu, Mustarani Abidin, membenarkan bahwa kegiatan pengadaan tersebut telah selesai dilaksanakan. Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Rabu (7/1/2026).
Ia menyampaikan bahwa kalender dinding tersebut sudah dikerjakan dan dibagikan, serta mengarahkan untuk minta keterangan kepada teknis lebih lanjut kepada pejabat pelaksana kegiatan.
Pernyataan senada disampaikan oleh salah satu anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi. Ia mengatakan bahwa pengadaan kalender memang telah rampung dan didistribusikan kepada anggota DPRD serta jajaran sekretariat, meski dirinya mengaku tidak mengikuti secara langsung proses pembahasan anggaran kegiatan tersebut.
Kontras dengan Semangat Efisiensi
Munculnya belanja kalender dinding bernilai miliaran rupiah ini menjadi potret kontras di tengah upaya pemerintah daerah menjaga keseimbangan antara efisiensi fiskal dan kebutuhan pelayanan publik.
Di satu sisi, daerah dituntut melakukan penghematan akibat penyusutan ruang fiskal, sementara di sisi lain terdapat pos belanja yang menimbulkan pertanyaan publik mengenai skala prioritas penggunaan anggaran.
Situasi ini membuka ruang tafsir dan penilaian masyarakat terhadap komitmen transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus menjadi cermin bagaimana kebijakan anggaran berjalan di berbagai lini pemerintahan.
Mungkin bagi DPRD efisiensi anggaran tidak berlaku sepenuhnya di lembaga wakil rakyat ini. Sebab, merekalah yang mengetuk palu pengesahan APBD.(yti/tribunbengkulu)
Leave a comment