Skip to content

Modus Unjal BBM Subsidi di SPBU Berulang Kali Jadi Evaluasi Barcode Kendaraan

Foto ilustrasi pertashop.(gambar : pertamina.id)

NUSANTARAMAILS.COM – Praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan modus unjal atau pengisian berulang kali di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) kembali menjadi sorotan.

Terbongkarnya sindikat pengunjal BBM subsidi oleh Polda Bengkulu di Kabupaten Bengkulu Utara (BU) bisa menjadi contoh bagaimana mengevaluasi penggunaan barcode kendaraan.

Fenomena ini membuat pemerintah dan pihak Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem barcode kendaraan yang digunakan dalam penyaluran BBM bersubsidi.

Modus unjal ini dilakukan dengan cara satu kendaraan mengisi BBM subsidi, kemudian berpindah tempat atau kembali mengantre untuk mengisi ulang dengan barcode yang sama.

Bahkan, dalam beberapa kasus, barcode tersebut digunakan secara bergantian oleh kendaraan lain, sehingga volume penyaluran BBM subsidi menjadi tidak tepat sasaran.

Baca Juga : 

Parkir Di Tepi Sawah, Motor Dinas Penyuluh Pertanian Kaur di Kabarkan Raib

“Masih banyak ditemukan kendaraan yang melakukan pengisian lebih dari satu kali dalam sehari menggunakan barcode yang sama. Ini jelas pelanggaran dan harus menjadi perhatian serius pemerintah maupun PT Pertamina,” ungkap salah seorang warga, Ismarudin (51), Sabtu (11/10/2025).

Ia menyebutkan, evaluasi dilakukan agar sistem digitalisasi penyaluran BBM subsidi lebih efektif dalam menekan potensi penyalahgunaan.

Pertamina bersama instansi terkait akan memperketat pengawasan dengan memperbarui sistem MyPertamina dan penyesuaian data barcode kendaraan sesuai dengan registrasi resmi di aplikasi.

Sementara itu, masyarakat diimbau untuk menggunakan BBM subsidi sesuai peruntukannya. Kendaraan pribadi dengan kapasitas besar atau yang bukan termasuk kategori penerima subsidi diharapkan tidak lagi memanfaatkan celah sistem.

“Kalau terus disalahgunakan, kuota BBM subsidi untuk masyarakat kecil bisa cepat habis. Karena itu, pengawasan dan penegakan aturan harus lebih tegas,” ujar salah seorang warga pengguna BBM subsidi.

Langkah evaluasi barcode kendaraan diharapkan menjadi solusi untuk memastikan distribusi BBM subsidi lebih tepat sasaran, sekaligus mencegah praktik curang yang merugikan negara maupun masyarakat.(yti)

Article topics

3 comments

Tinggalkan Balasan