Memaknai Perayaan HUT RI: Pejabat Meriah dengan Anggaran Negara, Rakyat Gotong Royong Lewat Iuran

NUSANTARAMAILS.COM – Perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 tahun ini kembali menjadi sorotan publik.

Di berbagai daerah, peringatan kemerdekaan disambut meriah dengan berbagai kegiatan, mulai dari upacara bendera, parade budaya, hingga perlombaan rakyat.

Namun di balik gegap gempita perayaan, muncul perbedaan mencolok dalam cara merayakan antara pejabat dan rakyat.

Di tingkat pemerintahan, baik pusat maupun daerah, perayaan HUT RI dibiayai melalui anggaran negara dan daerah.

Acara-acara resmi seperti upacara kenegaraan, pertunjukan budaya, hingga resepsi di gedung-gedung pemerintahan dibiayai penuh menggunakan dana APBN atau APBD.

Tidak sedikit dana yang digelontorkan untuk menyewa artis nasional, pengamanan, hingga dekorasi mewah demi menunjang acara yang dinilai sebagai simbol kenegaraan.

Sementara itu, di pelosok kampung dan gang-gang sempit kota, masyarakat merayakan kemerdekaan dengan cara sederhana.

Perlombaan tradisional seperti balap karung, panjat pinang, dan tarik tambang digelar dengan dana hasil patungan warga.

Baca Juga : 

Bupati Kaur Kukuhkan Paskibra Tahun 2025, Ini Haharapannya

Dekorasi jalanan penuh warna pun dibeli dari uang kas RT atau hasil urunan warga yang seringkali terbatas.

“Setiap tahun kita iuran. Kadang Rp 10 ribu, kadang Rp 20 ribu per rumah. Kalau tidak ada iuran, ya tidak ada lomba,” ujar Ibu Rini, warga Kampung Gunung di Bogor.

“Tapi ini jadi ajang silaturahmi, jadi kita tetap semangat meski sederhana,” ucapnya.

Kondisi ini menimbulkan refleksi kritis di kalangan masyarakat sipil. Banyak yang mempertanyakan keadilan dalam perayaan nasional ini.

Mengapa perayaan yang sejatinya milik seluruh rakyat Indonesia tampak timpang dari sisi pembiayaan?

Pegiat sosial dan pengamat kebijakan publik, Dr. Andi Wicaksono, menyampaikan bahwa ketimpangan ini adalah potret dari relasi antara negara dan rakyat yang belum sepenuhnya setara.

“Simbol kemerdekaan semestinya menjadi ruang perayaan bersama, bukan sekadar acara seremonial elite. Ketika rakyat harus patungan untuk merayakan hari kemerdekaannya, sementara pejabat menikmatinya dengan anggaran negara, itu menunjukkan jarak yang belum terjembatani,” tuturnya.

Meski begitu, semangat gotong royong masyarakat dalam memeriahkan HUT RI patut diapresiasi. Di tengah keterbatasan, mereka tetap menjaga tradisi dan nilai kebersamaan yang menjadi inti dari kemerdekaan itu sendiri.

Kini, masyarakat berharap agar ke depan, perayaan HUT RI bisa dirancang lebih inklusif dan merata. Bukan hanya sebagai panggung formalitas elite, tetapi juga sebagai ajang refleksi bersama tentang arti kemerdekaan.

Bukan hanya bebas dari penjajah, tapi juga bebas dari ketimpangan, kesenjangan, dan simbolisme semu.

Ketimpangan ini menjadi salah satu transing topik di media sosial. Netizen mengutip nyanyiannya di facebook.

“Pejabat merayakan kemerdekaan dengan uang anggaran. Rakyat merayakan kemerdekaan dengan uang iuran warga. Jadi siapa yang berjuang, rakyat atau pejabat,” tulis salah satu akun facebook, Sabtu (16/8/2025).(**)