Jangan Salah Pakai, Ini Daftar Lengkap Larangan Dana Desa Tahun 2026

Nusantara Mails – Pemerintah secara tegas menetapkan delapan larangan penggunaan Dana Desa dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026.

Ketentuan ini menjadi rambu keras bagi pemerintah desa agar Dana Desa tidak bergeser dari tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Larangan tersebut ditetapkan untuk mencegah Dana Desa digunakan bagi kepentingan aparatur, kegiatan administratif berlebihan, serta beban anggaran masa lalu, yang selama ini kerap menjadi sumber temuan pengawasan.

Delapan Larangan Penggunaan Dana Desa

Berdasarkan ketentuan resmi, Dana Desa dilarang digunakan untuk:

1. Pembayaran honorarium kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
   Pemerintah menegaskan bahwa Dana Desa bukan sumber gaji atau honor aparatur desa, karena penghasilan tetap aparatur telah diatur melalui skema anggaran lain.

2. Perjalanan dinas kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota BPD ke luar wilayah kabupaten/kota
   Larangan ini menutup ruang penggunaan Dana Desa untuk perjalanan dinas lintas daerah yang tidak berdampak langsung pada masyarakat desa.

3. Pembayaran iuran jaminan sosial kesehatan dan/atau jaminan sosial ketenagakerjaan bagi kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota BPD
   Dana Desa tidak boleh digunakan untuk menanggung kewajiban jaminan sosial aparatur desa yang telah memiliki mekanisme pendanaan tersendiri.

4. Pembangunan kantor desa atau balai desa,
   kecuali untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan dengan nilai paling banyak Rp25.000.000,00
   Ketentuan ini menegaskan bahwa Dana Desa tidak diprioritaskan untuk pembangunan gedung pemerintahan, melainkan untuk kepentingan langsung masyarakat.

5. Penyelenggaraan bimbingan teknis bagi kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota BPD
   Pemerintah membatasi penggunaan Dana Desa untuk kegiatan peningkatan kapasitas aparatur yang bersifat internal dan administratif.

6. Penyelenggaraan bimbingan teknis dan/atau studi banding ke luar wilayah kabupaten/kota
   Larangan ini menegaskan sikap pemerintah terhadap praktik studi banding yang dinilai tidak efektif dan membebani anggaran desa.

7. Pembayaran kewajiban yang seharusnya dibayarkan pada tahun sebelumnya
   Larangan ini ditegaskan sebagaimana Surat Edaran Bersama Menteri Desa dan PDT, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2025, untuk mencegah Dana Desa digunakan menutup utang atau kewajiban masa lalu.

8. Pemberian bantuan hukum bagi kepala desa, perangkat desa, anggota BPD, dan/atau warga desa yang berperkara hukum untuk kepentingan pribadi melalui jalur pengadilan
   Dana Desa tidak boleh digunakan untuk membiayai persoalan hukum individu, meskipun yang bersangkutan merupakan aparatur desa atau warga desa.

Pengetatan Arah Kebijakan Dana Desa

Dengan larangan yang dirinci secara eksplisit ini, pemerintah menegaskan bahwa Dana Desa tidak boleh terserap untuk kepentingan aparatur, perjalanan, pelatihan berulang, atau beban administratif, melainkan harus difokuskan pada pembangunan, pemberdayaan masyarakat, penanganan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, dan penguatan ekonomi desa.

Ketentuan ini juga memperkuat posisi Dana Desa sebagai instrumen keuangan negara yang penggunaannya harus disiplin, terukur, dan patuh hukum.

Konsekuensi bagi Pelanggaran

Pemerintah mengingatkan bahwa pelanggaran terhadap larangan penggunaan Dana Desa dapat berujung pada:

• penghentian penyaluran Dana Desa,

• kewajiban pengembalian kerugian negara,

• hingga proses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah melarang Dana Desa digunakan untuk honor aparatur, perjalanan dinas luar daerah, pembangunan kantor desa, bimbingan teknis, pembayaran kewajiban masa lalu, hingga bantuan hukum untuk kepentingan pribadi. Delapan larangan ini menegaskan Dana Desa harus sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan aparatur desa.