Skip to content

Laporan Keuangan Tak Jelas, Rekening Desa Di Blokir

Gambar ilustrasi.(foto: tribunnews)

SUMATERA UTARA || NUSANTARAMAILS.COM – Pasal laporan keuangan dinilai tidak jelas, rekening Desa Pandan Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dair Sumatera Utara (Sumut) sempat diblokir.

Pemblokiran rekening kas desa ini berlangsung kurang lebih dua pekan. Laporan Spj keuangan desa yang diduga kuat bermasalah.

“Rekening desa sempat diblokir. Pasalnya, Spj pertanggungjawab penggunaan anggaran

Baca Juga : 

Ngakak Dusun : Tekhnologi Jepang Vs Tekhnologi Tuhan

Hal itu dibenarkan Camat Siempat Nempu Hulu Koko Mulianto Angkat, dikonfirmasi WahanaNews.co di areal Kantor Bupati Dairi, Kamis (31/8/2023).

Camat Nguling Koko Mulianto kepada awak media menjelaskan, “Surat ke Pemdes, tembusan ke bank, mohon pemblokiran rekening kas desa,” kata Koko.

Dijelaskan, pemblokiran dimaksud dilakukan saat Kepala Desa Pandan Samta Sembiring mengajukan pencairan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran (TA) 2022.

Pihak kecamatan meminta pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa tahap I TA 2022, untuk dievaluasi sesuai Siskeudes, guna proses pencairan tahap II, namun tidak ada.

“Surat ke Pemdes, tembusan ke bank, mohon pemblokiran rekening kas desa,” kata Koko.

Dijelaskan, pemblokiran dimaksud dilakukan saat Kepala Desa Pandan Samta Sembiring mengajukan pencairan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran (TA) 2022.

Pihak kecamatan meminta pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa tahap I TA 2022, untuk dievaluasi sesuai Siskeudes, guna proses pencairan tahap II, namun tidak ada.

Karenanya, kata Koko, ia meminta Samta untuk menyelesaikan pertanggungjawaban dimaksud. Sebelum clear, rekening kas desa pun diblokir.

Surat permohonan pemblokiran itu tertanggal 25 Agustus 2022. Setelah Samta menyelesaikan pertanggungjawaban, dua minggu kemudian, blokir pun dibuka.

Menarik : 

Ngakak Dusun : Tekhnologi Jepang Vs Tekhnologi Tuhan

Koko juga membenarkan, Desa Pandan dikenakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) atas Dana Desa 2022 TA 2022, mencapai seratusan juta.

Kasus ini menunjukkan bahwa masih banyak persoalan ketidaksesuai laporan keuangan desa yang bersumber dari APBN maupun APBD.(yti)

One comment

Tinggalkan Balasan