Kembali Ke Kantin Atau Skema Kartu ATM MBG Jika Program Makan Bergizi Gratis Berlanjut

JAKARTA || NUSANTARAMAILS.COM — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus memunculkan pembahasan terkait pola pelaksanaan di sekolah.

Sebab, pemerintah perlu memastikan program tersebut berjalan efektif sekaligus menjaga keberlanjutan berbagai pihak yang terlibat.

Salah satu opsi yang kembali mencuat ialah mengembalikan pengelolaan makanan ke kantin sekolah.

Dengan skema tersebut, sekolah dapat melibatkan pedagang kantin untuk menyiapkan makanan bergizi bagi para siswa.

Selain itu, pemerintah juga dapat mempertimbangkan skema kartu ATM khusus penerima manfaat MBG.

Melalui skema tersebut, penerima manfaat memperoleh alokasi dana sesuai ketentuan program.

Kemudian, siswa dapat menggunakan kartu tersebut untuk membeli makanan sesuai standar gizi.

Namun, pemerintah tetap perlu mengatur jenis makanan, nilai bantuan, serta mekanisme pengawasannya.

Dengan demikian, penggunaan dana tidak keluar dari tujuan utama program.

Di sisi lain, perubahan skema juga menyangkut nasib para pekerja dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Sebab, banyak pekerja menggantungkan penghasilan dari operasional dapur MBG.

Karena itu, pemerintah perlu menghitung dampak perubahan pola pengelolaan terhadap tenaga kerja tersebut.

Jika sekolah kembali mengandalkan kantin, pemerintah dapat mengalihkan sebagian tenaga SPPG ke unit pelayanan sekolah.

Selanjutnya, pemerintah dapat memberikan pelatihan kepada pekerja agar mampu mengikuti kebutuhan sistem baru.

Sementara itu, skema kartu ATM juga membutuhkan pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan anggaran.

Pemerintah perlu melibatkan sekolah, orang tua, serta masyarakat dalam pengawasan program.

Dengan begitu, setiap perubahan skema tetap menjaga kualitas makanan dan ketepatan sasaran penerima.

Pada akhirnya, keberlanjutan MBG membutuhkan sistem yang efisien, transparan, dan mampu melibatkan masyarakat.

Karena itu, pilihan antara kantin sekolah atau kartu ATM membutuhkan kajian menyeluruh.

Pemerintah juga perlu membuka ruang evaluasi sebelum menetapkan pola baru pelaksanaan MBG.

Dengan langkah tersebut, program dapat terus memenuhi kebutuhan gizi siswa tanpa mengabaikan keberlangsungan tenaga kerja.

Selain itu, pemerintah dapat memastikan anggaran MBG memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.(yti)