Kemana Hasil Produksi Ketahanan Pangan Bermuara, Tiap Tahun Muncul Modal Baru Buat Hanpangan

KAUR || NUSANTARAMAILS.COM – Program ketahanan pangan (Hanpangan) yang digelontorkan pemerintah setiap tahun sejatinya bertujuan mulia, yakni memperkuat kemandirian pangan masyarakat, khususnya di tingkat desa.

Namun, realita di lapangan justru menimbulkan tanda tanya besar: ke mana sebenarnya hasil produksi ketahanan pangan tersebut bermuara?

Hampir setiap tahun, anggaran baru kembali dikucurkan. Modal kembali disalurkan, baik dalam bentuk dana tunai, bibit, ternak, pakan, hingga sarana pendukung lainnya.

Namun, sangat jarang terdengar laporan keberhasilan berkelanjutan dari program ini. Tidak sedikit desa yang kembali mengajukan modal baru, seolah hasil produksi tahun sebelumnya tak pernah ada atau tak meninggalkan bekas.

Ironisnya, sebagian program ketahanan pangan hanya berhenti pada tahap penyaluran. Setelah bibit ditanam atau ternak dibagikan, pengawasan dan evaluasi kerap melemah.

Akibatnya, hasil panen tidak terdata secara jelas, ternak tidak berkembang, bahkan ada yang lenyap tanpa jejak. Pertanggungjawaban pun sering kali hanya sebatas laporan administrasi, bukan hasil riil di lapangan.

Sejumlah pihak menilai, ketahanan pangan lebih sering diperlakukan sebagai proyek tahunan ketimbang program berkelanjutan. Orientasi pada serapan anggaran membuat esensi kemandirian pangan kian kabur. Desa sibuk menyusun proposal baru, sementara evaluasi program lama nyaris terabaikan.

Padahal, jika dikelola dengan baik, hasil produksi ketahanan pangan seharusnya mampu menjadi sumber Pendapatan Asli Desa (PADes), menopang ekonomi warga, serta mengurangi ketergantungan terhadap bantuan luar. Sayangnya, potensi tersebut belum tergarap maksimal.

Minimnya transparansi juga memperkuat kecurigaan publik. Masyarakat jarang mengetahui berapa hasil panen, ke mana dijual, dan siapa yang mengelola keuntungan. Kondisi ini membuka ruang bagi penyimpangan, sekaligus menurunkan kepercayaan warga terhadap program pemerintah.

Sudah saatnya pemerintah daerah dan desa melakukan pembenahan serius. Ketahanan pangan tidak cukup hanya dengan menggelontorkan modal setiap tahun. Diperlukan perencanaan matang, pendampingan berkelanjutan, pengawasan ketat, serta keterbukaan hasil kepada publik.

Jika tidak, program ketahanan pangan hanya akan menjadi rutinitas anggaran tahunan—modal terus muncul, namun hasil produksi terus dipertanyakan. Dan pertanyaan itu akan selalu sama: ke mana sebenarnya hasil ketahanan pangan selama ini?.(yti)