Nusantara Mails – Rencana pemerintah untuk menaikkan gaji guru ASN dan meningkatkan tunjangan bagi guru non-ASN kembali menjadi perhatian publik. Hal ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Guru Nasional 2025 menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan para pendidik.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah berencana menambah gaji guru ASN hingga setara satu kali gaji pokok. Sementara itu, tunjangan bagi guru non-ASN bersertifikasi direncanakan naik menjadi Rp2 juta per bulan.
Namun, pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuat sejumlah guru kembali mempertanyakan kepastian realisasi kebijakan tersebut. Purbaya mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan baru menerima surat resmi dari Kementerian PAN-RB sehingga proses pembahasan dan kajian baru akan dimulai.
“Tenang saja. Kita pelajari dulu, kita nilai dulu. Tidak bisa langsung diputuskan,” ujar Purbaya.
Ia menegaskan bahwa meski peningkatan kesejahteraan guru menjadi prioritas pemerintah, keputusan tersebut tidak bisa diambil tanpa perhitungan yang matang. Kemenkeu harus memastikan seluruh dampak fiskal jangka panjang, termasuk beban belanja pegawai, ruang fiskal negara, serta kemampuan APBN tahun 2026.
Purbaya menjelaskan bahwa rencana kenaikan gaji guru dalam skala besar membutuhkan kajian terperinci. Kenaikan gaji pokok dan tunjangan akan memengaruhi struktur anggaran dalam beberapa tahun mendatang, sehingga pemerintah harus berhati-hati sebelum mengambil keputusan final.
Direktur Jenderal Anggaran, Luky Alfirman, turut menambahkan bahwa proses penilaian mencakup simulasi kebutuhan anggaran, proyeksi kondisi ekonomi, hingga kemungkinan penerapan kenaikan secara bertahap. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kebijakan ini tidak hanya ramah pada guru, tetapi juga menjaga stabilitas fiskal nasional.
Walau pernyataan Purbaya terkesan memberikan sinyal penundaan, sejumlah pengamat menilai kehati-hatian tersebut sebagai langkah realistis. Mereka menilai kenaikan gaji guru tetap memungkinkan dilakukan, tetapi lebih efektif jika dijalankan secara bertahap.
Di sisi lain, para guru berharap pemerintah tidak mengabaikan kebutuhan mereka. Banyak guru, khususnya non-ASN, menyebut tunjangan Rp2 juta per bulan sebagai kebutuhan mendesak di tengah semakin tingginya biaya hidup.
Meski belum ada keputusan final, publik berharap pemerintah dapat memberikan kepastian sebelum penyusunan APBN 2026 ditetapkan. Para guru mengharapkan tidak ada lagi tarik ulur antara KemenPAN-RB dan Kemenkeu, dan komitmen yang disampaikan Presiden dapat benar-benar diwujudkan.
One comment