KAUR || NUSANTARAMAILS.COM – Intensitas penertiban ternak liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kaur belakangan ini kian meningkat. Operasi kembali digelar pada Jumat (27/3/2026) dini hari sekira pukul 01.00 WIB.
Operasi yang dilakukan secara masif hingga ke pelosok desa tersebut mulai memicu ketegangan di kalangan peternak, yang merasa terdampak langsung oleh kebijakan penegakan Peraturan Daerah (Perda) tentang ketertiban umum.
Dalam beberapa hari terakhir, petugas Satpol PP terlihat aktif melakukan patroli dan penertiban ternak yang berkeliaran di jalan raya maupun area permukiman warga.
Ternak seperti sapi, kambing, hingga kerbau yang ditemukan tanpa pengawasan langsung diamankan petugas sebagai bentuk penegakan aturan.
Kepala Satpol PP Kaur, Budi Sastra Hernawan, SE, MM menegaskan bahwa langkah tegas ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban, keselamatan pengguna jalan, serta kebersihan lingkungan.
Baca Juga :
“Kami tidak main-main. Ini sudah menjadi atensi serius karena banyak keluhan masyarakat terkait ternak liar yang meresahkan,” ujarnya.
Namun di sisi lain, kebijakan tersebut menuai reaksi dari para peternak. Sejumlah warga mengaku mulai resah dengan intensitas razia yang dinilai terlalu sering dan tanpa toleransi.
Bahkan, beberapa peternak menyebutkan bahwa mereka mengalami kerugian akibat ternak yang ditangkap, terlebih jika harus membayar denda untuk mengambil kembali hewan peliharaan mereka.
“Kalau terus seperti ini, kami juga bingung. Ternak ini sumber penghasilan kami. Kadang lepas sebentar saja sudah langsung ditangkap,” ungkap salah satu peternak di wilayah Kaur.
Ketegangan pun mulai terasa di lapangan. Meski belum terjadi konflik terbuka, gesekan antara petugas dan warga disebut-sebut mulai meningkat, terutama saat proses penertiban berlangsung.
Pemerintah daerah sendiri mengimbau para peternak untuk lebih bertanggung jawab dalam mengelola ternaknya, dengan tidak membiarkan hewan berkeliaran bebas.
Selain itu, sosialisasi terkait aturan yang berlaku juga terus digencarkan guna meminimalisir kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Pengamat sosial menilai, situasi ini perlu dikelola secara bijak agar tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan. Pendekatan persuasif dinilai penting untuk mengimbangi langkah penegakan hukum yang tegas.
Dengan eskalasi yang terus meningkat, perhatian semua pihak kini tertuju pada bagaimana pemerintah daerah mampu menjaga keseimbangan antara penegakan aturan dan perlindungan mata pencaharian masyarakat.(yti)
One comment