JAKARTA || NUSANTARAMAILS.COM – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengisyaratkan secara tegas kebijakan efisiensi anggaran akan berlanjut di tahun 2026. Kebijakan ini akan menjadi kunci pemerintah dalam menyusun APBN 2026.
Menteri Keuangan menegaskan kebijakan efisiensi anggaran 2026 ini sesuai arahan langsung Presiden, Prabowo Subianto yang bertujuan optimalisasi belanja negara dan menjamin alokasi anggaran produktif.
Sri Mulyani menegaskan, evaluasi efisiensi tahun berjalan sangat penting dalam merumuskan anggaran tahun depan. Efisiensi anggaran ini akan berlanjut dalam rangka optimalisasi APBN dan produktifitas anggaran.
“Kami akan terus memantau berbagai langkah efisiensi. Hasil pemantauan ini akan menjadi berbagai langkah efisiensi. Hasil pemantauan ini akan menjadi dasar penyusunan APBN 2026,” ujar Sri Mulyani usai rapat Paripurna DPR di Jakarta, Selasa (20/5/2025) dikutip INTIP24 News.
Baca Juga :
ITB Apresiasi Presiden-Kapolri-DPR Atas Penangguhan Penahanan Mahasiswinya
Presiden Prabowo sebelumnya telah menginstruksikan pemangkasan anggaran APBN hingga Rp 306,69 triliun. Evaluasi kinerja seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) pun tengah berlangsung dan akan menjadi dasar penetapan pagu anggaran 2026.
“Waktu masih sekitar dua bulan lagi. Kinerja Kementerian dan Lembaga serta langkah efisiensi mereka akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan pagu anggaran APBN,” kata dia.
Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, pemerintah menargetkan belanja negara pada kisaran 14,19 persen hingga 14,75 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Penguatan kualitas belanja negara akan ditempuh melalui efisiensi belanja operasional dan realokasi anggaran agar lebih produktif serta berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Program-program unggulan pemerintahan Prabowo, meliputi program makan bergizi gratis, pembangunan sekolah rakyat dan sekolah unggulan, lumbung pangan, hingga koperasi desa akan menjadi prioritas. Seluruhnya akan dibiayai melalui instrumen belanja negara yang efektif dan terukur.
Selain itu, Sri Mulyani menyoroti pentingnya reformasi kebijakan subsidi, baik energi maupun non-energi. Pemerintah berkomitmen menyempurnakan skema subsidi agar tepat sasaran dengan dukungan data yang lebih akurat.
Penyempurnaan juga mencakup mekanisme penyaluran bantuan sosial (bansos) agar lebih efisien dan berdampak langsung pada masyarakat yang membutuhkan.
Harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi perhatian. Pemerintah akan memperbaiki sinergi kebijakan lintas level demi meningkatkan produktivitas belanja daerah, memperkuat kemandirian fiskal daerah, serta memperbaiki kualitas layanan publik.
Efisiensi anggaran tahun 2026 ini dalam perumusan penyusunan APBN. Pemerintah tetap akan memperioritaskan pada kebijakan kebutuhan masyarakat.(**)
One comment