“Kita juga harus melibatkan para pelaku politik, baik calon maupun parpol untuk tidak menarik-narik para ASN khususnya camat dan lurah dalam lingkaran politik, mengingat banyaknya jumlah camat dan lurah yaitu terdapat 7.266 camat dan 8.506 lurah,” imbuhnya.
Ramalan Zodiak Senin, 19 Juni 2023: Sagitarius, Scorpio dan Libra
Di sisi lain, Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri Prof. Sadu Wasistiono, mengatakan bahwa netralitas birokrasi seringkali dihambat oleh adanya keinginan ASN yang bersangkutan untuk menjadi “Tim Sukses Bayangan”. Hal itu dengan harapan jika yang didukung menang, ASN tersebut akan dipromosikan jabatannya. ASN itu kemungkinan memiliki kompetensi yang terbatas sehingga ditutupi dengan kekuatan lobi politik lokal yang ada.
Kemudian terkain posisi camat dan lurah, mereka sebenarnya bukan organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjalankan urusan pemerintahan tertentu seperti dinas atau badan. Mereka merupakan OPD yang bertanggung jawab terhadap suatu wilayah kerja dan isinya dan sangat dekat dengan masyarakat.
“Hubungan antara bupati/wali kota dengan camat sangatlah dekat sehingga pengisian jabatan camat seringkali lebih mempertimbangkan ‘kecocokan chemistry’ daripada kompetensinya,” ungkap Sadu.
Selanjutnya, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. R. Siti Zuhro, mengapresiasi penegakan netraliltas oleh KASN. Menurutnya, birokrasi yang andal bisa terbentuk dari para ASN yang netral di dalamnya.
“Tidak hanya masalah reward dan punishment, tentu kunci utamanya bagi tegaknya birokrasi kita menyongsong Indonesia Emas 2045 adalah netralitas perangkat daerah,” ujar Siti Zuhro.
Leave a comment