KAUR || NUSANTARAMAILS.COM – Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di banyak wilayah kini berada di persimpangan nasib, secara administrasi tercatat hidup, namun secara aktivitas ekonomi nyaris mati suri.
Fenomena ini bukan cerita baru, tetapi terus berulang dari tahun ke tahun, seolah menjadi rahasia umum yang sengaja dibiarkan.
Sejak digelontorkan sebagai instrumen kemandirian ekonomi desa, BUMDes telah menyedot anggaran Dana Desa yang tidak sedikit. Mulai dari ratusan juta hingga miliaran rupiah jika diakumulasi secara nasional.
Namun ironisnya, banyak BUMDes tidak mampu menunjukkan geliat usaha yang nyata. Kantor tutup, unit usaha berhenti, laporan keuangan tak pernah dipublikasikan, dan pengurus berganti tanpa kejelasan arah.
Hidup di Atas Kertas
Investigasi di sejumlah desa menunjukkan pola yang hampir seragam. BUMDes aktif saat tahap pembentukan dan pencairan modal awal. Setelah itu, aktivitas perlahan menghilang.
Tidak ada laporan rutin, tidak ada pembagian hasil usaha, bahkan masyarakat desa sebagai pemilik sah BUMDes sering kali tidak mengetahui jenis usaha apa yang sedang dijalankan.
“BUMDes ada, tapi usahanya tidak pernah kami lihat. Modal katanya sudah habis,” ujar salah satu warga desa yang enggan disebutkan namanya.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar, ke mana aliran anggaran BUMDes selama ini bermuara?
Audit Anggaran Jadi Kunci
Pengamat tata kelola desa menilai audit anggaran adalah langkah paling rasional untuk mengungkap kondisi sebenarnya BUMDes.
Audit bukan semata mencari kesalahan, tetapi membedah di mana “nafas” BUMDes tersangkut—apakah di perencanaan yang lemah, pengelolaan yang asal-asalan, atau justru di penyimpangan anggaran.
“Kalau BUMDes sehat, audit tidak perlu ditakuti. Justru audit bisa membersihkan yang masih punya potensi hidup,” tegas seorang akademisi bidang ekonomi desa.
Tanpa audit terbuka dan independen, BUMDes rawan menjadi ladang abu-abu: tidak jelas untung, tak terang ruginya, namun anggaran terus dikucurkan.
Minim Pengawasan, Besar Godaan
Lemahnya pengawasan dari pemerintah desa, BPD, hingga pendamping desa turut memperparah kondisi. Dalam beberapa kasus, pengurus BUMDes merangkap jabatan strategis di desa, sehingga fungsi kontrol nyaris lumpuh.
Ketika laporan keuangan tidak disampaikan, tidak ada sanksi tegas. Ketika usaha gagal, tidak ada evaluasi menyeluruh.
Akibatnya, BUMDes lebih sering menjadi beban daripada motor ekonomi desa.
Antara Harapan dan Kejujuran
BUMDes sejatinya bukan konsep gagal. Di beberapa desa, BUMDes justru menjadi tulang punggung pendapatan asli desa. Namun keberhasilan itu lahir dari transparansi, profesionalisme, dan keberanian membuka data kepada publik.
Jika kondisi “hidup tapi mati suri” terus dibiarkan, maka BUMDes hanya akan menjadi simbol kebijakan tanpa ruh.
Audit anggaran menjadi pintu awal untuk memastikan apakah BUMDes masih bisa diselamatkan, atau justru selama ini hanya sekadar nama tanpa nyawa.
Tanpa kejujuran dan keberanian membuka fakta, BUMDes akan terus terombang-ambing, “hidup di laporan, mati di lapangan”.(yti)
Leave a comment