KAUR || NUSANTARAMAILS.COM – Pembangunan infrastruktur dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana umum untuk kepentingan masyarakat kadang kala dimanfaatkan untuk meraup keuntungan pribadi atau golongan.
Pembangunan yng bersumber dari APBN maupun APBD setiap tahunnya mengalir dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Namun, dalam pelaksanaannya pihak rekanan ada upaya untuk mendapat keuntungan besar dan pada akhirnya tidak memperhatikan kualitas bangunan proyek.
Selain itu, untuk memuluskan jalannya. Ada main mata kontraktor dengan konsultan, PPTK, KPA maupun aparatur pemerintahan yang bertanggungjawab atas proyek tersebut.
Baca juga :
Polisi Gerebek Rumah Produksi Film W1k-W1k, Ini Tiga Website Yang Bertugas Mendistribusikannya
Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun media, jangan lagi menunda atau mencoba menghubugi kontraktornya.
Akan jauh lebih baik jika langsung konfirmasikan ke Aparat Penegak Hukum (APH). Sehingga, informasi atau temuan yang ada dapat langsung ditindaklanjuti secara hukum.
“Jangan hubungi kontraktor atau PPTK jika ada temuan proyek. Laporkan semua indikasi kecurangan proyek ke APH. Akan lebih baik laporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) atau Polda. Amanahkan ke ahlinya untuk menangani lebih lanjut,” ungkap Margono Adi Saputra (36).(yti)
One comment