Oleh : Lyna Marianaa
NUSANTARAMAILS.COM – Dalam diskursus politik modern, istilah “persatuan” dan “stabilitas” sering kali menjadi mantra yang membius publik.
Namun, jika dibedah menggunakan pisau analisis Political Cartel dan Clientelism, fenomena “merangkul semua pihak” dalam sebuah pemerintahan sering kali bukan bertujuan untuk menciptakan harmoni kebangsaan, melainkan sebuah strategi pertahanan elite.
Apa yang tampak di permukaan sebagai “bagi-bagi kue” kekuasaan, sejatinya adalah mekanisme sistematis untuk melumpuhkan fungsi checks and balances.
Berikut adalah bedah anatomi mengapa model kekuasaan yang inklusif secara transaksional justru menjadi ekosistem paling subur bagi praktik korupsi.
1. Ilusi Akomodasi : Lumpuhnya Fungsi Saling Awasi
Dalam teori politik, pembagian kekuasaan (power sharing) seharusnya menjamin partisipasi. Namun, dalam praktiknya, ini sering bermutasi menjadi Mekanisme Akomodasi Berjamaah.
Jabatan strategis seperti Menteri, Komisaris BUMN, hingga Direktur Jenderal sering kali dialokasikan bukan berdasarkan kompetensi (meritokrasi), melainkan sebagai “dividen politik” kepada partai atau kelompok pendukung.
Analisis Dampak :
Ketika kabinet diisi oleh koalisi gemuk yang mewakili hampir seluruh kekuatan politik, fungsi pengawasan internal pemerintah menjadi tumpul. Jika Kementerian A (milik Partai X) terindikasi korupsi, Kementerian B (milik Partai Y) cenderung diam. Terciptalah konsensus diam-diam: “Jangan ganggu jatah saya, saya tidak akan ganggu jatah Anda.”
Baca Juga :
Lencana Emas vs Pagar Makan Tanaman, Ketika Sang ‘Pagar Justru Menggerogoti Tanaman’
2. Omerta: Matinya Oposisi dan Pengawasan
Korupsi sistemik membutuhkan keheningan, dan penguasa yang “bagi-bagi kursi” sangat efektif dalam menciptakan keheningan tersebut. Fenomena ini dikenal sebagai The Silent Pact atau kesepakatan untuk saling tutup mulut.
Dengan menarik lawan politik masuk ke dalam lingkar kekuasaan, penguasa secara efektif melakukan kooptasi oposisi. Akibatnya :
* Parlemen kehilangan taringnya sebagai Pengawas.
* Laporan pertanggungjawaban yang janggal atau mark-up anggaran lolos tanpa perdebatan substansial.
* Lembaga pengawas berubah fungsi menjadi mitra stempel kebijakan.
3. “Perisai Berlapis” dan Politik Saling Sandera
Struktur kekuasaan yang bagi-bagi jatah menciptakan sistem pertahanan ganda bagi para aktor korup, yang sulit ditembus oleh hukum biasa:
* Suaka Politik Internal: Aktor yang memiliki masalah hukum sering kali “berlindung” di balik koalisi penguasa. Keanggotaan dalam koalisi seolah menjadi polis asuransi agar kasusnya dipetieskan atau diperlambat.
* Doktrin Mutual Assured Destruction: Karena setiap faksi dalam koalisi memegang rahasia atau “kunci sandera” faksi lain, tercipta stabilitas semu. Kestabilan ini bukan didasarkan pada kinerja, melainkan pada ketakutan kolektif akan terbongkarnya skandal masing-masing jika perahu koalisi diguncang.
4. Ekonomi Biaya Tinggi: Negara sebagai “Barang Jarahan”
Inilah poin paling krusial dalam kriminologi sosiologis: Loyalitas itu mahal.
Untuk menjaga agar koalisi raksasa ini tetap solid dan tidak pecah kongsi, penguasa harus menyediakan logistik yang masif.
Sumber daya negara—mulai dari sektor energi, infrastruktur, hingga bantuan sosial—kerap dikapling-kapling sebagai “lahan basah” untuk membiayai operasional mesin politik para pendukung.
Korupsi di titik ini bukan lagi anomali oknum, melainkan bensin yang menjalankan mesin koalisi. Kebijakan publik pun terdistorsi; bukan untuk kesejahteraan rakyat (Public Good), melainkan untuk rent-seeking (perburuan rente) guna “mengenyangkan” semua pihak yang telah berjasa.
Kesimpulan : Kartel Berkedok Stabilitas
Analisis di atas mengonfirmasi premis Anda: Penguasa yang gemar membagi-bagi kekuasaan tanpa integritas sejatinya sedang membangun sebuah Kartel Politik.
Dalam sistem ini, negara diperlakukan tak ubahnya “barang jarahan” dengan tiga jaminan utama bagi para elitnya :
* Kepastian Akses : Jabatan kunci dipegang oleh lingkaran dalam.
* Kepastian Keamanan : Minim kritik karena pengawas sudah “dijinakkan”.
* Kepastian Profit : Regulasi dirancang untuk menguntungkan kelompok oligarki, bukan publik.
Narasi persatuan yang didengungkan sering kali hanyalah selubung untuk menutupi fakta bahwa kompetisi politik telah berakhir, digantikan oleh kolaborasi elit untuk menguras sumber daya negara.(**)
Leave a comment