KAUR || NUSANTARAMAILS.COM – Tim Pengelola Kegiatan (TPK) memegang peran penting dalam pelaksanaan pembangunan desa. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan, TPK menjadi ujung tombak agar penggunaan Dana Desa tepat sasaran, transparan, dan sesuai aturan.
Namun, masih banyak masyarakat dan bahkan sebagian perangkat desa yang belum memahami secara detail apa sebenarnya fungsi TPK dan siapa saja yang berhak menjadi bagian dari tim ini.
Apa Fungsi TPK ?
Dalam regulasi pengelolaan Dana Desa, TPK merupakan tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menjalankan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Adapun fungsi utamanya meliputi :
1. Perencanaan Teknis Kegiatan TPK menyusun rencana teknis pembangunan yang telah disepakati dalam musyawarah desa. Termasuk membuat RAB, gambar kerja, hingga menyiapkan dokumen pendukung lainnya.
2. Pelaksanaan Kegiatan TPK menjadi pelaksana kegiatan fisik maupun nonfisik. Mereka mengatur tenaga kerja, pembelian bahan, pengawasan lapangan, serta memastikan pekerjaan sesuai spesifikasi.
3. Pengawasan dan Pengendalian TPK mengawasi mutu pekerjaan, memastikan tidak ada penyimpangan anggaran, dan memonitor progres pembangunan agar sesuai jadwal.
4. Pelaporan dan Administrasi Mulai dari bukti pembelian, daftar hadir pekerja, hingga laporan progres dan laporan akhir kegiatan, seluruhnya menjadi tanggung jawab TPK untuk disusun secara akuntabel.
5. Menjadi Penghubung dengan Masyarakat TPK wajib mengedepankan prinsip partisipatif, memberi ruang kepada masyarakat untuk ikut mengawasi dan terlibat dalam pembangunan desa.
Siapa yang Berhak Menjadi TPK ?
TPK dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala Desa dan harus melibatkan unsur-unsur yang dianggap mampu serta memiliki integritas. Mereka yang berhak menjadi TPK antara lain :
1. Perangkat Desa Perangkat desa dapat menjadi ketua atau anggota TPK, terutama yang dianggap memahami administrasi dan teknis pembangunan.
2. Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Anggota BPD tidak boleh masuk TPK karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Namun, unsur lain seperti RT, RW, Karang Taruna, PKK, atau tokoh masyarakat bisa dilibatkan.
3. Tokoh Masyarakat atau Warga yang Kompeten Warga desa yang memiliki keahlian teknis, pengalaman pembangunan atau administrasi dapat dipilih menjadi anggota TPK.
Siapa yang Tidak Boleh Menjadi TPK ?
Beberapa pihak dilarang masuk dalam struktur TPK, yaitu :
1. Anggota BPD, karena tugasnya adalah mengawasi, bukan melaksanakan kegiatan.
2. Pihak yang memiliki kepentingan langsung, misalnya kontraktor atau suplier bahan bangunan dalam kegiatan desa.
3. Warga yang tidak berdomisili di desa tersebut, kecuali dalam konteks pendampingan profesional yang tidak masuk struktur TPK.
Mengapa TPK Sangat Penting ?
Keberadaan TPK memastikan bahwa pembangunan desa berjalan transparan, efisien, dan sesuai aturan. Tanpa TPK, kegiatan desa berpotensi tidak terkontrol, rawan penyimpangan, dan tidak sesuai kebutuhan masyarakat.
Dengan fungsi strategis dan aturan yang jelas mengenai pembentukannya, TPK sejatinya menjadi garda depan dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkualitas dan penuh akuntabilitas.(yti)
2 comments