KAUR || NUSANTARAMAILS.COM – Desa didirikan bukan hanya untuk menjadi unit administratif, tetapi juga sebagai wadah tumbuhnya kemandirian ekonomi masyarakat.
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hadir sebagai instrumen penting yang diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Namun di banyak tempat, semangat luhur itu mulai terkikis oleh kepentingan golongan dan permainan kekuasaan yang menumpang di balik nama “pemberdayaan”.
BUMDes sejatinya adalah milik bersama, dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat desa. Modalnya bersumber dari kekayaan desa yang dipisahkan dan dikelola secara profesional demi kesejahteraan warga.
Tetapi realita di lapangan menunjukkan, tidak sedikit BUMDes yang justru menjadi ladang kepentingan segelintir orang—entah itu elit desa, perangkat, atau pihak luar yang menunggangi kebijakan.
Baca Juga :
Alih-alih menjadi sumber pendapatan asli desa dan membuka lapangan kerja, sebagian BUMDes justru mati suri, tak bergerak karena salah urus, atau bahkan berubah fungsi menjadi alat politik menjelang pemilihan kepala desa.
Banyak pengelola diangkat bukan karena kemampuan, melainkan kedekatan. Akibatnya, transparansi dan akuntabilitas pun hilang dari tubuh lembaga yang seharusnya dikelola dengan prinsip bisnis sehat dan partisipatif itu.
Padahal, potensi BUMDes sangat besar. Jika dikelola dengan jujur dan profesional, ia bisa menjadi pilar ekonomi desa yang kuat—menyerap tenaga kerja lokal, menggerakkan potensi alam, hingga menumbuhkan kebanggaan warga terhadap desanya sendiri.
Banyak contoh sukses di beberapa daerah yang membuktikan, ketika pengelolaan BUMDes dijauhkan dari kepentingan golongan dan ditopang oleh kepercayaan masyarakat, hasilnya luar biasa.
Kini, tantangannya adalah mengembalikan BUMDes ke khitahnya sebagai alat kemajuan ekonomi rakyat desa, bukan alat kepentingan segelintir orang.
Masyarakat perlu ikut mengawasi, BPD harus berani bersuara, dan pemerintah desa harus menempatkan transparansi sebagai nilai utama.
BUMDes bukan milik kelompok, bukan pula proyek sesaat. Ia adalah simbol harapan, bahwa desa mampu berdiri di atas kaki sendiri—mandiri secara ekonomi, kuat secara sosial, dan bermartabat di hadapan bangsa.(yti)
One comment