KAUR || NUSANTARAMAILS.COM – Kontrol sosial yang dilakukan masyarakat maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta media perlu ditingkatkan.
Pasalnya, ditenggarai tidak sedikit proyek yang menggunakan material ilegal oleh pihak kontraktor.
Namun, dalam melakukan pengawasan tersebut, perlu diwaspadai adanya upaya jebakan untuk membungkam kontrol sosial.
Salah satunya dengan menebar jarum ancaman pemerasan. Oleh karena itu, akan lebih baik jika ada ditemukan indikasi penggunaan material ilegal maupun penyimpangan lainnya agar dilaporkan secara resmi ke APH.
“Jangan ada lagi kontrol sosial yang dilakukan justru membelut kita dalam persoalan hukum. Jika ada temuan atau indikasi laporkan ke APH, biarkan penegak hukum yang membuktikannya,” ungkap Daswan Tomi (46), Selasa (13/9/2023).
Baca Juga :
Polisi Gerebek Rumah Produksi Film W1k-W1k, Ini Tiga Website Yang Bertugas Mendistribusikannya
Fungsi kontrol sosial ini jangan membuat kasus hukum baru. Oleh karena, serahkan kepada ahlinya dan pihak yang membidangi.
Biarkan APH menanganinya, untuk kerugian negara ada instansi sendiri yang berhak melakukan penghitungan.
Kemudian, ada instansi yang memutuskan apakah benar atau tidaknya informasi dugaan penyelewengan ataupun penggunaan meterial ilegal.
Menarik :
Polisi Gerebek Rumah Produksi Film W1k-W1k, Ini Tiga Website Yang Bertugas Mendistribusikannya
“Ada kepolisian, kejaksaan, inspektorat, BPK dan hakim yang akan memutuskan benar atau salah. Tugas kita adalah mengawasi dan melaporkan adanya dugaan kecurangan dalam proyek,” ungkapnya.(yti)
Leave a comment