27 Tahun Menanti, Akhirnya BPN Turun Ke Lahan bersengketa di Kebun Lado

KUANSING || NUSANTARAMAILS.COM – Masyarakat Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) akhirnya mendapat harapan baru.

Pasalnya, kurang lebih 27 tahun penantian dalam sengketa lahan akhirnya, tim Badan Pertahan Nasional (BPN) bersama pemerintah daerah turun ke lokasi melakukan pengukuran.

Sengketa lahan antara warga versus perusahaan terjadi bertahun-tahun tak terselesaikan. Dengan turunnya tim BPN ke lokasi membuka harapan baru bagi masyarakat Desa Kebun Lado.

Langkah ini menjadi harapan baru bagi masyarakat yang selama 27 tahun merasa haknya dirampas dan terus berjuang menuntut keadilan atas tanah yang mereka klaim sebagai milik bersama.

Pemerintah daerah melalui tim khusus bersama BPN serta sejumlah instansi terkait diturunkan langsung untuk memastikan kejelasan batas dan status lahan yang disengketakan.

Baca Juga : 

Kabar Miring Rutan Kelas I Medan Jadi Sarang Narkoba Ternyata Hoaxs, Mantan Warga Binaan dan Aktivis Nasional Angkat Bicara

Bupati Kuantan Singingi, Dr. H. Suhardiman Amby, MM, melalui staf khusus, Budi Asrianto, S.Sos,. MSi,. menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini secara adil.

“Kami akan melakukan segala upaya untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat terpenuhi dan keadilan ditegakkan,” tegasnya. Rabu (15/10/2025).

Sementara itu, Kepala Bidang Pertanahan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Herriy Yusman, menekankan pentingnya transparansi dalam setiap proses pengukuran.

“Kami akan memastikan bahwa semua proses pengukuran lahan dilakukan secara terbuka dan adil, tanpa keberpihakan kepada pihak mana pun,” ujarnya.

Di sisi lain, Ketua KUD Desa Kebun Lado, Hen, menyampaikan rasa optimistis masyarakat terhadap langkah yang diambil pemerintah.

“Kami berharap sengketa ini dapat diselesaikan secepatnya. Masyarakat sudah lama bertahan dengan dokumen dan data lengkap yang kami miliki. Kami ingin hak atas tanah kami dikembalikan sesuai kebenaran,” tuturnya.

Dengan turunnya tim pemerintah dan BPN ke lapangan, masyarakat berharap proses ini menjadi langkah nyata menuju penyelesaian sengketa yang berkeadilan, sehingga hak-hak warga atas tanah dapat diakui dan dikembalikan sebagaimana mestinya.(dius)