Jaga Negara Mati-Matian, TNI, Polri, Jaksa Tidak Ada Honorer, Jaga Generasi Bangsa “Bayar Seikhlasnya”

NUSANTARAMAILS.COM – Negara ini berdiri tegak karena dua hal utama: keamanan dan pendidikan. Namun ironisnya, negara seolah memberi perlakuan yang timpang terhadap para penjaga dua pilar tersebut.

TNI, Polri, dan Jaksa, institusi yang bertugas menjaga kedaulatan, keamanan, serta penegakan hukum, tidak mengenal istilah honorer.

Sejak awal, negara memastikan mereka adalah aparatur penuh, digaji layak, dilatih serius, dan diperlakukan sebagai tulang punggung negara.

Logikanya sederhana: negara tidak boleh setengah-setengah dalam menjaga dirinya sendiri.

Namun mengapa logika itu mendadak berubah ketika berbicara tentang penjaga generasi bangsa?

Guru honorer, tenaga pendidik non-ASN, pengajar PAUD, hingga pendamping pendidikan di pelosok negeri, justru akrab dengan istilah “bayar seikhlasnya”, “insentif sekadarnya”, bahkan ada yang digaji di bawah upah harian buruh kasar.

Padahal, merekalah yang setiap hari menjaga masa depan republik, mendidik anak-anak agar kelak tidak menjadi ancaman, tetapi kekuatan bangsa.

Kontradiksi ini sulit diterima akal sehat. Negara rela mengalokasikan anggaran besar untuk senjata, seragam, dan operasi keamanan dan itu memang perlu.

Namun di sisi lain, negara kerap berhemat secara berlebihan pada sektor pendidikan dasar, seolah mencetak manusia unggul bisa dilakukan dengan semangat saja tanpa kesejahteraan.

Padahal sejarah membuktikan, bangsa besar tidak runtuh karena lemahnya tentara, tetapi karena rusaknya kualitas manusianya.

Jika TNI, Polri, dan Jaksa dianggap tidak boleh berstatus honorer karena menyangkut keselamatan negara, maka seharusnya guru dan tenaga pendidik juga diperlakukan sama.

Sebab, mereka menjaga sesuatu yang tak kalah penting: akal, karakter, dan masa depan bangsa.

Bayangkan ironi ini, Yang menjaga perbatasan digaji negara. Yang menjaga hukum dilindungi negara. Namun yang menjaga anak-anak bangsa, sering diminta berkorban atas nama pengabdian.

Pengabdian memang mulia, tetapi negara tidak boleh menggantungkan masa depannya pada pengorbanan sepihak.

Sudah saatnya paradigma diubah. Pendidikan bukan beban anggaran, melainkan investasi strategis jangka panjang. Guru honorer bukan tenaga cadangan, tetapi garda terdepan pembangunan manusia Indonesia.

Jika negara serius ingin maju, maka hentikan logika “bayar seikhlasnya” untuk penjaga generasi bangsa.

Karena masa depan negara tidak bisa dijaga dengan ketulusan saja, tanpa keadilan dan keberpihakan kebijakan.(**)